Peran arbiter dalam menyelesaikan kasus di luar pengadilan diatur Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 15 (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak...
Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan beragam layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) telah tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini bisa diakses langsung melalui jaringan internet. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...
Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan OJK harus bisa melindungi kepentingan investor dan masyarakat. ...
Wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia mengacu pada pelanggaran kewajiban antara dua pihak dalam suatu kontrak. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya 'prestasi buruk' atau 'pelanggaran prestasi'. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak...
Tidak semua tindak pidana bisa dikatakan sebagai tindak pidana berat. Ada juga tindak pidana ringan (Tipiring) yang justru ditemukan di lingkungan sekitar. Tipiring adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan/atau denda...
Hukum Kesehatan (Health Law) meliputi juga Hukum Kedokteran (Medical Law) yang objeknya adalah Pemeliharaan Kesehatan (Health Care) secara luas, dan termasuk di dalam disiplin ilmu Hukum. Dikutip dari Pengantar Hukum Kesehatan karya Dr. Takdir, S.H.,M.H., hukum...
Kredit Pemilikan Rumah atau KPR Syariah adalah jenis pembiayaan properti dalam jangka pendek, menengah, atau panjang berdasarkan Murabahah/Akad atau akad lainnya. Dikutip dari laman resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), KPR Syariah ditawarkan oleh bank syariah atau...
Arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang dinilai netral. Penyelesain sengketa melalui arbitrase Internasional dapat menyelesaikan perselisihan lebih cepat daripada litigasi pengadilan tradisional karena hanya ada banding terbatas...
Peraturan Daerah (Perda) memiliki landasan konstitusional dan yuridis sesuai UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU), UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang...
Dalam konteks Dalam Konteks kepailitan, kurator adalah individu atau entitas yang ditunjuk oleh pengadilan untuk mengelola proses kepailitan dan melindungi kepentingan kreditur dan pihak terkait lainnya. Peran kurator sangat penting dalam proses kepailitan dan...