SOLUSI HUKUM PREMIUM
AREA PRAKTIK
Medis & Kesehatan
Kami menyediakan layanan hukum yang komprehensif untuk semua yang terlibat dalam industri perawatan kesehatan, seperti menyarankan kontrak kerja perawatan kesehatan, perjanjian pemasok medis, akuisisi bisnis perawatan kesehatan, sengketa medis, dll.
Ketenagakerjaan
Layanan kami termasuk tetapi tidak terbatas pada: penyusunan dan negosiasi kontrak kerja; perjanjian kerahasiaan; konsultasi dan perjanjian tenaga kerja; konsultasi untuk prosedur dan buku pegangan ketenagakerjaan; dan lainnya
Pertambangan
Kami menyediakan konsultasi bisnis pertambangan dalam hal regulasi, konsesi atau IUP (izin usaha pertambangan di Indonesia), izin kategori mineral, WIUP (wilayah proyek pertambangan), dan sengketa terkait pertambangan, dll.
HaKI
Melalui SIP R, SIP Law Firm didedikasikan untuk memberi saran dan membantu klien untuk melindungi Kekayaan Intelektual mereka. Kami menyarankan dan membantu klien dalam pendaftaran dan memaksimalkan nilai IP termasuk lisensi.
Pasar Modal
Sebagai salah satu praktisi hukum pasar modal, kami memiliki tim yang berdedikasi dalam menangani jasa hukum pasar modal. Kami membantu klien kami dalam melakukan IPO, menangani persyaratan hukum dan hal teknis
Kepailitan
Kami ahli dalam hukum kepailitan, peraturan dan prosedur pengadilan. Kami memberikan nasihat hukum tentang kepailitan dan membantu mereka melalui semua proses, mulai dari pengajuan semua persyaratan kebangkrutan hingga mewakili klien di Sidang Pailit.
DARI ASSOCIATE KAMI
WAWASAN & ARTIKEL HUKUM TERBARU
Pentingnya Menjaga Rahasia Dagang
Dalam dunia perdagangan, memiliki ciri khas pada produk yang dihasilkannya adalah suatu hal yang krusial. Ciri khas produk tidak terbatas pada nama khas produk, namun mencakup pula cita rasa khas...
Optimalisasi Informasi oleh SIP Law Firm
Indonesia telah memasuki era industri generasi keempat (Industri 4.0). Industri 4.0 merujuk pada fase baru dalam revolusi industri yang berfokus pada interkonektivitas, otomatisasi, pembelajaran...
Alternatif Penyelesaian Perkara Penyitaan Aset Milik Pihak Ketiga Dalam Perkara Korupsi
Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, majelis hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda milik terdakwa. Harta yang dirampas itu akan dikuasai oleh negara atau...
AKTIFITAS
VIDEO KAMI
APA YANG KAMI CAPAI
PRESTASI KAMI
WHO WE WORK WITH
OUR PARTNERSHIP
