SOLUSI HUKUM PREMIUM
AREA PRAKTIK
Medis & Kesehatan
Kami menyediakan layanan hukum yang komprehensif untuk semua yang terlibat dalam industri perawatan kesehatan, seperti menyarankan kontrak kerja perawatan kesehatan, perjanjian pemasok medis, akuisisi bisnis perawatan kesehatan, sengketa medis, dll.
Ketenagakerjaan
Layanan kami termasuk tetapi tidak terbatas pada: penyusunan dan negosiasi kontrak kerja; perjanjian kerahasiaan; konsultasi dan perjanjian tenaga kerja; konsultasi untuk prosedur dan buku pegangan ketenagakerjaan; dan lainnya
Pertambangan
Kami menyediakan konsultasi bisnis pertambangan dalam hal regulasi, konsesi atau IUP (izin usaha pertambangan di Indonesia), izin kategori mineral, WIUP (wilayah proyek pertambangan), dan sengketa terkait pertambangan, dll.
HaKI
Melalui SIP R, SIP Law Firm didedikasikan untuk memberi saran dan membantu klien untuk melindungi Kekayaan Intelektual mereka. Kami menyarankan dan membantu klien dalam pendaftaran dan memaksimalkan nilai IP termasuk lisensi.
Pasar Modal
Sebagai salah satu praktisi hukum pasar modal, kami memiliki tim yang berdedikasi dalam menangani jasa hukum pasar modal. Kami membantu klien kami dalam melakukan IPO, menangani persyaratan hukum dan hal teknis
Kepailitan
Kami ahli dalam hukum kepailitan, peraturan dan prosedur pengadilan. Kami memberikan nasihat hukum tentang kepailitan dan membantu mereka melalui semua proses, mulai dari pengajuan semua persyaratan kebangkrutan hingga mewakili klien di Sidang Pailit.
DARI ASSOCIATE KAMI
WAWASAN & ARTIKEL HUKUM TERBARU
Keabsahan Perjanjian antara Pihak Indonesia dengan Pihak Asing dalam Bahasa Asing Tanpa Terjemahan Bahasa Indonesia
Sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam berbagai aktivitas perdagangan global, baik yang dilakukan pemerintah maupun swasta, termasuk menjadi anggota Organisasi Perdagangan Dunia/ WTO...
Bolehkah Klinik Kesehatan Dijadikan Waralaba?
Waralaba atau franchise adalah model bisnis yang memungkinkan pemilik usaha atau franchisor untuk memperluas jangkauan bisnisnya dengan memberikan hak kepada pihak lain untuk menggunakan merek,...
Keadilan Konstitusional dalam Sengketa Asuransi: Tinjauan Putusan MK No. 83/PUU-XXII/2024 Terhadap Pasal 251 KUHD
Dalam perkembangan hukum di Indonesia, Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menegaskan pentingnya prinsip konstitusional dalam menafsirkan norma hukum warisan kolonial yang tak lagi sesuai dengan...
AKTIFITAS
VIDEO KAMI
APA YANG KAMI CAPAI
PRESTASI KAMI
KOMITMEN KAMI
LAPORAN BERKELANJUTAN
WHO WE WORK WITH
OUR PARTNERSHIP
