Pada tulisan sebelumnya, kita sudah mengetahui Asas dan Prinsip Hukum Perbankan di Indonesia. Hukum perbankan diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam hukum perbankan dikenal sejumlah prinsip dalam menjalankan usahanya, yaitu prinsip...
Sama halnya dengan putusan pengadilan lainnya, putusan pailit yang dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga dapat diajukan keberatan oleh pihak yang merasa dirugikan ke tingkat banding, kasasi serta upaya hukum luar biasa atau peninjauan kembali. Pada dasarnya,...
Dalam sistem hukum Indonesia, kekuatan hukum putusan arbitrase lebih jelas dan kuat dibandingkan kekuatan hukum kesepakatan mediasi. Putusan arbitrase memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan, yaitu memiliki kekuatan eksekutorial. Putusan arbitrase...
Pada tulisan pertama, kita sudah mengetahui ruang lingkup Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Undang-undang ini dirancang untuk menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menjamin pengakuan dan...
Hukum korporasi berkaitan dengan pembentukan, operasi, manajemen, dan pengaturan perusahaan atau entitas hukum lainnya. Tujuan hukum korporasi adalah untuk menyediakan kerangka hukum yang mengatur bagaimana perusahaan beroperasi, berinteraksi dengan pihak lain, dan...
Rumah Sakit memiliki kewajiban untuk melindungi pasien sebagaimana diatur dalam Permenkes No 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Pasien. Dalam Permenkes ini disebutkan, setiap rumah sakit mempunyai kewajiban : Memberikan informasi yang benar tentang...
Penyelesaian hukum melalui jalur arbitrase selain dipercaya memiliki kelebihan namun juga memiliki kekurangan. Berikut kelebihan penyelesaian melalui arbitrase Menurut Erman rajagukguk dalam buku Hukum Perdagangan Internasional karya Serlika Aprita dan Rio Adhitya,...
Secara umum, mekanisme penyelesaian kasus-kasus tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada penanganan kasus pidana dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Integral yang dijalankan oleh empat unsur penegak...
Salah satu kewajiban PNS adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lembaga negara atau pejabat berwenang. Untuk itu setiap PNS harus memahami Permen Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6...
Pemerintah kembali mengatur ketentuan tata cara penyerahan surat keterangan asal (SKA) dan/atau deklarasi asal barang (DAB) untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan fleksibilitas pelayanan impor. Ketentuan ini tertuang dalam Permenkeu Nomor 35 Tahun 2023...