Ada beberapa aspek hukum e-commerce yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hukum e-commerce: Perlindungan data pribadi: Hukum e-commerce harus harus memastikan perlindungan data pribadi pengguna. Ini termasuk pedoman yang jelas tentang...
Saham Merah Putih atau saham Dwiwarna adalah istilah yang digunakan untuk menyebut saham negara atau entitas terkait negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas yang dimiliki oleh pemerintah. Ungkapan ini mengacu pada warna bendera nasional Indonesia...
Pengadilan Niaga adalah badan peradilan yang mempunyai fungsi dan wewenang khusus dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan bisnis di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi dan wewenang pengadilan niaga di Indonesia: Penyelesaian sengketa bisnis dan...
Malpraktik berasal dari kata Malpractice yang diartikan sebagai praktik buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi, dalam arti umum. Dalam arti lain, malpraktik adalah sikap tindak professional yang salah dari seseorang yang berprofesi seperti dokter, ahli...
Perbedaan hukum korporasi dalam KUHP lama dengan KUHP baru terletak pada perubahan aspek hukum pidana yang berkaitan dengan perseroan. Berikut adalah beberapa kemungkinan perbedaan antara kedua versi: Pertanggungjawaban pidana badan usaha: Salah satu perbedaan utama...
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beberapa aspek penting sering ditekankan. Berikut adalah beberapa aspek utama yang diatur oleh undang-undang: Pengumpulan dan penggunaan data pribadi: Undang-undang perlindungan data pribadi...
Peran arbiter dalam menyelesaikan kasus di luar pengadilan diatur Undang‑Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Peran ini diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut : Pasal 15 (1) Penunjukan dua orang arbiter oleh para pihak...
Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan beragam layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) telah tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini bisa diakses langsung melalui jaringan internet. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...
Otoritas Jasa Keuangan atau biasa disebut OJK dibentuk dengan tujuan agar kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Selain itu, keberadaan OJK harus bisa melindungi kepentingan investor dan masyarakat. ...
Wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia mengacu pada pelanggaran kewajiban antara dua pihak dalam suatu kontrak. Istilah wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang artinya 'prestasi buruk' atau 'pelanggaran prestasi'. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak...