Penyelesaian arbitrase di luar wilayah hukum Indonesia dapat dilakukan melalui lembaga internasional yang umum digunakan. Ada beberapa lembaga arbitrase internasional yang dapat digunakan untuk penyelesaian sengketa di luar wilayah hukum Indonesia, seperti...
Pelayanan publik terkait erat tanggung jawab pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009...
Saat melantik Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) yang baru Budi Arie Setiadi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menerbitkan aplikasi media sosial yang berfungsi sebagai e-commerce....
Saham merupakan salah satu instrumen investasi yang banyak diminati oleh para investor. Biasanya investor berharap akan meraih keuntungan dari investasi saham. Namun, penting bagi para investor untuk memahami dan mempertimbangkan untung-rugi dalam transaksi jual beli...
Hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga, Hukum Waris Perdata, Hukum Waris Islam, dan Hukum Waris Adat. Pembagian harta waris seharusnya mengacu pada aturan hukum yang berlaku karena rentan terjadinya perselisihan. Pada prinsipnya, proses pembagian sebaiknya...
Surat keterangan sakit yang ditandatangani dokter ternyata memiliki implikasi hukum. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) memperingatkan, oknum yang menyalahgunakan surat sakit bisa dipidanakan. Dikutip dari Kompas.com, Ketua Bidang Hukum Pembinaan dan Pembelaan Anggota...
Undang-Undang Minerba atau Pertambangan mengatur dan melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Aspek penting yang sering diatur dalam UU Minerba: Izin Pertambangan: UU Pertambangan mengatur persyaratan...
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur syarat menjadi arbiter. Dalam Pasal 12 dijelaskan, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter sebagaimana dikutip dari dpr.go.id : Cakap melakukan tindakan hukum...
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau...
Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Jaminan fidusia melibatkan perjanjian antara kreditur dan debitur. Pihak kreditur memberikan memberikan hak jaminan (fidusia) atas suatu barang kepada penerima fidusia...