Hukum properti mengatur kepemilikan seseorang akan suatu barang dan benda. Hukum ini juga menyertakan hak apa saja yang didapatkan oleh pemilik properti serta kewajiban yang harus mereka penuhi terhadap properti mereka. Indonesia memiliki landasan hukum terkait dengan...
Sejumlah fasilitas kepabeanan diberikan untuk meningkatkan investasi dan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Untuk itu, Kementerian Keuangan melalui Bea Cukai terus berupaya mendorong pelaku industri berorientasi ekspor memanfaatkan fasilitas kepabeanan,...
Pelanggaran arbitrase adalah setiap tindakan atau perilaku yang melanggar aturan yang ditetapkan atau prosedur arbitrase. Beberapa bentuk pelanggaran arbitrase meliputi: Penolakan Arbitrase: Jika kedua belah pihak menolak untuk berpartisipasi dalam arbitrase, misalnya...
Salah satu kewajiban Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum. Aturan ini dibentuk / ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui...
Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan-peraturan tentang hak dan kewajiban, serta hubungan antara wajib pajak dan juga pemerintah sebagai pemungut pajak yang diwakilkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sejumlah ahli mengatakan, hukum pajak termasuk bagian...
Keberadaan Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan tidak selalu memberikan efek positif bagi penggunanya. Terkadang kehadiran kecerdasan buatan atau kecerdasan buatan dapat mengakibatkan kerusakan dan konsekuensi hukum yang signifikan. Ada beberapa masalah...
Berdasarkan Pasal 1 ayat (27) Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Reksa Dana didefinisikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi....
Perlindungan terhadap pekerja rumah tangga diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, diantaranya UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional. ...
Pemerintah dan DPR telah mensahkan RUU Kesehatan menjadi Undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR masa persidangan V tahun sidang 2022-2023. Proses pengesahan sempat diwarnai penolakan dari dua fraksi yakni Demokrat dan PKS. Sementara dua fraksi yang menolak adalah...
Seorang terpidana atau ahli warisnya diberikan hak untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali atau PK terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diatur Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). PK termasuk upaya hukum...