Undang-Undang Minerba atau Pertambangan mengatur dan melindungi kepentingan negara, masyarakat, dan lingkungan hidup yang berkaitan dengan sektor pertambangan. Aspek penting yang sering diatur dalam UU Minerba: Izin Pertambangan: UU Pertambangan mengatur persyaratan...
Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur syarat menjadi arbiter. Dalam Pasal 12 dijelaskan, yang dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter sebagaimana dikutip dari dpr.go.id : Cakap melakukan tindakan hukum...
Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau...
Jaminan fidusia adalah bentuk jaminan kebendaan yang diatur dalam hukum perdata di Indonesia. Jaminan fidusia melibatkan perjanjian antara kreditur dan debitur. Pihak kreditur memberikan memberikan hak jaminan (fidusia) atas suatu barang kepada penerima fidusia...
Ada beberapa aspek hukum e-commerce yang perlu diperhatikan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari hukum e-commerce: Perlindungan data pribadi: Hukum e-commerce harus harus memastikan perlindungan data pribadi pengguna. Ini termasuk pedoman yang jelas tentang...
Saham Merah Putih atau saham Dwiwarna adalah istilah yang digunakan untuk menyebut saham negara atau entitas terkait negara seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau entitas yang dimiliki oleh pemerintah. Ungkapan ini mengacu pada warna bendera nasional Indonesia...
Pengadilan Niaga adalah badan peradilan yang mempunyai fungsi dan wewenang khusus dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan dan bisnis di Indonesia. Berikut adalah beberapa fungsi dan wewenang pengadilan niaga di Indonesia: Penyelesaian sengketa bisnis dan...
Malpraktik berasal dari kata Malpractice yang diartikan sebagai praktik buruk dari seseorang yang memegang suatu profesi, dalam arti umum. Dalam arti lain, malpraktik adalah sikap tindak professional yang salah dari seseorang yang berprofesi seperti dokter, ahli...
Perbedaan hukum korporasi dalam KUHP lama dengan KUHP baru terletak pada perubahan aspek hukum pidana yang berkaitan dengan perseroan. Berikut adalah beberapa kemungkinan perbedaan antara kedua versi: Pertanggungjawaban pidana badan usaha: Salah satu perbedaan utama...
Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, beberapa aspek penting sering ditekankan. Berikut adalah beberapa aspek utama yang diatur oleh undang-undang: Pengumpulan dan penggunaan data pribadi: Undang-undang perlindungan data pribadi...