Disahkannya UU Kesehatan No 17 Tahun 2023 meniupkan angin segar bagi dunia kesehatan di Tanah Air. Undang-undang ini memperkuat upaya pencegahan penyakit, meningkatkan layanan kesehatan yang berfokus kepada pasien, serta menjangkau masyarakat melalui unit layanan...
Di era modernisasi yang dibarengi dengan berbagai kemajuan teknologi digital sangat membantu masyarakat dalam memberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas. Begitu juga dalam sistem peradilan di Indonesia dengan diciptakannya aplikasi bernama e-Court. Sistem...
Setiap tahun pemerintah membuka penerimaan PNS sebanyak 1 juta lebih. Data Badan Kepegawaian Nasional (BKN) mencatat, kuota CPNS dan PPPK tahun 2022 sebesar 1.086.128 orang/formasi jabatan. Sementara penerimaan PNS tahun 2023 yang akan dimulai 17 September mendatang...
Dalam sistem hukum di Indonesia, delik aduan adalah salah satu jenis tindak pidana yang memerlukan laporan atau aduan dari pihak yang merasa dirugikan atau pihak yang berwenang agar penuntutan terhadap pelaku dapat dilakukan. Delik aduan berbeda dengan delik biasa...
Dalam KBBI, bisnis properti adalah harta berupa tanah dan bangunan serta sarana dan prasarana yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari tanah dan/atau bangunan yang dimaksudkan. Dalam pengertian lain, properti berarti tanah milik dan bangunan. Pemerintah...
Business Judgment Rule (BJR) adalah doktrin yang bertujuan untuk melindungi kepentingan direksi korporasi dalam mengambil keputusan berdasarkan itikad baik dan bertanggung jawab. Apabila suatu hari ada kesalahan terkait dengan keputusan pimpinan atau direksi, maka...
Disahkannya Undang-Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan oleh DPR memberikan kepastian hukum pengusaha rokok elektrik. Dalam Pasal 149 ayat 3 dinyatakan, rokok elektronik adalah zat adiktif seperti halnya rokok, cerutu, rokok daun dan tembakau iris. Ketentuan...
Dalam dunia hukum dikenal profesi arbiter, pihak yang membantu penyelesaian sengketa perdata di luar jalur pengadilan pada umumnya (arbitrase). Arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang “Arbitrase dan Alternatif...
Dalam Undang-Undang Nomor Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur tentang perbuatan pornografi. Dalam konteks UU ITE, pornografi didefinisikan pada konten atau materi yang...
Pasar modal di Indonesia melibatkan berbagai lembaga penunjang yang memiliki peran dan fungsi tertentu untuk menjaga stabilitas dan efisiensi pasar serta melindungi kepentingan investor. Berikut adalah penjelasan mengenai peran dan fungsi beberapa lembaga penunjang...