Akad mudharabah merupakan akad kerjasama bisnis dalam sistem ekonomi syariah atas suatu usaha antara dua pihak, pemilik modal (shahib al-mal) dan pengelola dana (mudharib) yang sangat lazim digunakan di dunia usaha. Pembagian keuntungan antara pemilik dan pengelola...
Pernikahan beda kewarganegaraan adalah fenomena yang umum terjadi di era globalisasi saat ini. Di Indonesia, pernikahan antara warga negara Indonesia (WNI) dengan warga negara asing (WNA) diatur oleh beberapa syarat nikah beda kewarganegaraan yang tertuang dalam...
Binding opinion dalam arbitrase merupakan pendapat yang mengikat yang diberikan oleh suatu lembaga arbitrase terhadap suatu persoalan yang diajukan oleh para pihak dalam suatu kontrak/perjanjian mengenai masalah tertentu yang sifatnya mengikat bagi para pihak. ...
Masalah waris merupakan salah satu hal penting dalam kehidupan berkeluarga. Untuk itu, hal-hal terkait tata cara mewariskan harta warisan harus dipahami sebagaimana nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Waris merupakan peninggalan harta benda milik pewaris kepada ahli...
Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, definisi asuransi kesehatan merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran...
Dalam dunia perpajakan ada yang yang disebut pengembalian pajak atau yang disebut dengan restitusi pajak yang disebabkan oleh beberapa hal. Restitusi pajak merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kondisi...
Membuat kontrak adalah tugas yang rumit. Tugas ini memerlukan penggunaan terminologi spesifik, pengetahuan mendalam tentang hukum, dan pemahaman terhadap fakta material. Sebuah kesalahan kecil dapat menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak salah mengartikan...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang melaksanakan jaminan kesehatan bagi penduduk Indonesia. Pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang...
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan Instansi Kepabeanan Indonesia yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Wewenang DJBC selaras kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai....
Arbitrase ad hoc atau voluntary arbitration adalah metode penyelesaian sengketa yang dibentuk setelah terjadi perselisihan dan memiliki jangka waktu tertentu. Karena sifatnya yang sementara, arbitrase ini akan berakhir setelah sengketa diselesaikan sesuai kebutuhan. ...