C.S.T Kansil dalam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia (1989), mendefinisikan hukum perdata adalah rangkaian peraturan yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan yang lain, dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Dalam hukum...
Banyak orang tidak mengetahui perbedaan cyber crime dengan digital law. Secara umum keduanya saling berkaitan walaupun secara substansi terdapat perbedaan. Cyber crime merupakan salah satu tindakan kejahatan dengan memanfaatkan teknologi seperti internet dan...
Perlindungan hukum bagi investor atau para penanam modal dipandang sangat diperlukan dalam dunia investasi. Di Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi para investor pasar modal dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI). Untuk...
Pemerintah menjamin usulan memasukkan pasal berlakunya Surat Tanda Registrasi (STR) dokter dan tenaga kesehatan seumur hidup dalam RUU Kesehatan tidak menghilangkan kompetensi secara berkala. Pemerintah menjamin kualitas dokter tetap terjaga melalui sistem pemenuhan...
Disahkannya KUHP Baru memunculkan beragam polemik dan kritikan. Salah satu anggota tim perumus KUHP Baru Prof Dr Topo Santoso mengatakan, tim perumus mengakomodir semua aspirasi, usul, kritik dan melakukan berbagai penyesuaian. “Tentu tidak semua diterima. Dalam...
Sri Mulyani, Menteri Keuangan menetapkan perubahan terhadap Peraturan Menteri Keuangan No. 193/PMK.010/2021 Tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Rokok Elektrik dan Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No....
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase online dipandang masih memiliki sejumlah kekurangan dalam penerapannya di Indonesia. Padahal penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi secara online ini dinilai efektif dan efisien tanpa terhalang lokasi dan...
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal berbagai kewenangan para pejabat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat negara. Dikutip dari bphn.go.id, Pemerintahan berfungsi melaksanakan melaksanakan administrasi pemerintahan...
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak...
Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk hasutan, provokasi, maupun penghinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual,...