Penyelesaian sengketa melalui arbitrase online dipandang masih memiliki sejumlah kekurangan dalam penerapannya di Indonesia. Padahal penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi secara online ini dinilai efektif dan efisien tanpa terhalang lokasi dan...
Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dikenal berbagai kewenangan para pejabat dalam menjalankan fungsinya sebagai aparat negara. Dikutip dari bphn.go.id, Pemerintahan berfungsi melaksanakan melaksanakan administrasi pemerintahan...
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Jika Wajib Pajak...
Ujaran kebencian (hate speech) adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam bentuk hasutan, provokasi, maupun penghinaan kepada orang lain dalam beberapa aspek seperti suku, agama, ras, gender, warna kulit, cacat, orientasi seksual,...
Pada masa pandemi COVID-19 terjadi peningkatan terhadap risiko gagal bayar obligasi. Berdasarkan laporan PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) tercatat, sebesar Rp 150,9 triliun surat utang jatuh tempo pada tahun 2022. Kondisi tersebut membuat Bursa Efek Indonesia...
Salah satu tujuan Undang-undang Cipta Kerja untuk memperbaiki iklim investasi, mewujudkan kepastian hukum, serta kemudahan perizinan. Undang-undang ini juga memberikan 9 kemudahan berusaha, pemberdayaan dan perlindungan bagi Usaha Mikro dan Kecil (UMK), yaitu : 1....
Sektor properti, real estate, dan konstruksi bangunan berkontribusi besar terhadap perekonomian nasional. Kepala Kelompok Kajian Ilmu Regional dan Kebijakan Energi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEB UI Uka Wikarya merilis data, sektor-sektor...
Dalam perjanjian bisnis dan perdagangan internasional kerap menimbulkan perselisihan atau sengketa di antara kedua belah. Salah satu upaya untuk menyelesaikan sengketa yang muncul adalah melalui proses non-litigasi atau arbitrase. Namun, upaya ini baru bisa ditempuh...
Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) di Indonesia dimulai dengan lahirnya UU No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan TUN. UU ini kemudian diubah dengan UU No 9 Tahun 2004, UU No 51 Tahun 2009, Pasal 47 UU No 5 Tahun 1986, sebagaimana telah diubah dengan UU No 51 Tahun 2009...
Selasa, (31/01/2023) Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menolak permohonan nikah beda agama atas nama E. Ramos Petege, pemeluk Katholik yang akan menikah dengan perempuan muslim. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan, dalam perkawinan terdapat kepentingan dan tanggung...