Tenaga kerja di Indonesia diatur oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengertian dari ketenagakerjaan sesuai dengan Pasal 1 angka 1 adalah: “Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan...
Esports dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia
Perkembangan teknologi telah merambah pada seluruh aspek kehidupan manusia, salah satunya pada aspek hiburan. Banyak orang yang memilih hiburan dengan menonton film atau membaca novel, sedangkan sebagian lainnya menikmati hiburan dengan bermain video game. Dewasa ini,...
Mencegah Sanksi Pidana Akibat Penambangan Liar
Penambangan liar atau penambangan tanpa izin marak terjadi di daerah-daerah penghasil mineral dan batu bara di Indonesia. Aksi penambangan tersebut dilakukan oleh masyarakat sekitar tanpa mengantongi izin resmi. Maraknya penambangan liar ini bukan berarti tanpa sebab....
Peningkatan Kualitas SDM melalui Pengembangan Karir Profesional
Karyawan adalah investasi terbaik, aset paling bernilai dan komponen utama bagi setiap perusahaan, termasuk perusahaan yang bergerak di bidang jasa konsultasi. Peran karyawan harus menjadi perhatian serius pemilik perusahaan konsultan agar mereka dikelola dengan baik...
Kontroversi Definisi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia berjuang keras memberantas praktik tindak pidana korupsi. Upaya negara ini dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...
Implikasi Hukum Pencatatan Perkawinan
Persoalan yang kerap muncul dalam hukum waris adalah menentukan ahli waris atau pihak yang paling berhak menerima warisan dari kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Tak jarang pembagian harta waris ini menjadi masalah bagi keluarga di Indonesia. Sebenarnya Kitab...
Hubungan Kerja Antara Perwakilan Diplomatik Dengan Tenaga Kerja Lokal di Indonesia
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai perwakilan diplomatik di suatu negara, perwakilan diplomatik diberikan hak kekebalan dan keistimewaan yang dibenarkan oleh hukum internasional sebagaimana disepakati oleh negara-negara berdaulat pada Konvensi Wina Tahun...
Kewenangan Dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Tambang di Era Otonomi Daerah
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki Kuasa Pertambangan (KP). Pemberian KP ini didasarkan pada penggolongan bahan galian. Ada tiga...
Syarat Sah Transaksi Jual Beli Properti dan BPJS Kesehatan
Merujuk Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), jual beli adalah suatu persetujuan di mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan. Yang dimaksud dengan harga adalah alat...
Pengertian dan Sengketa Tata Usaha Negara
Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan upaya Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kepastian hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM). PTUN merupakan lingkungan peradilan yang paling muda di Indonesia dengan disahkannya...