Sekretaris profesional tidak hanya memiliki tanggung jawab membantu pimpinan saja. Di era saat ini tugas seorang sekretaris perusahaan dituntut harus mampu mengembang tugas operasional, manajerial, serta membantu kelancaran kegiatan organisasi secara keseluruhan....
Pihak penyidik baik itu berasal Kepolisian, Kejaksaan, maupun Jaksa Penuntut Umum (JPU) sering kali menggunakan Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) untuk menjerat pelaku yang turut serta atau secara bersama-sama atau berkomplot ikut serta atau...
Penyelesaian utang piutang melalui kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK & PKPU) hakikatnya dapat berlangsung cepat mengingat proses pembuktiannya yang sederhana. Tapi dalam praktiknya, penyelesaian perkara kepailitan justru terjadi sebaliknya...
Muncul anggapan bahwa legal due diligence atau uji tuntas hukum memiliki makna yang sama dengan audit hukum atau pemeriksaan hukum. Padahal kedua kegiatan ini sama-sama memiliki arti dan makna yang berbeda. Legal due diligence atau uji tuntas merupakan sebuah kegiatan...
Tahun 2022 menjadi masa menggembirakan bagi kantor Firma Hukum SIP Law Firm. Sepanjang tahun lalu, SIP Law Firm berhasil menyabet 24 penghargaan berbagai kategori dan bidang jasa pelayanan hukum di Tanah Air. Tentunya prestasi yang berhasil ditorehkan SIP Law Firm...
Komunikasi menjadi bagian penting dalam pekerjaan serta menjadi salah satu kunci keberhasilan dalam menjalin hubungan satu sama lain baik di dalam lingkungan keluarga, kerabat, masyarakat, dan dunia kerja. Komunikasi dapat menjadi salah satu cara untuk memberikan...
Kendaraan bermotor kerap dijadikan jaminan ketika seseorang melakukan kredit pembelian kendaraan. Jaminan tersebut menjadi syarat agar debitur (pembeli) bisa memenuhi kewajibannya untuk membayarkan angsuran pada kreditur (perusahaan pinjaman/leasing) sesuai dengan...
Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa atau dikenal dengan UU Arbitrase mengatur bahwa putusan arbitrase yang berasal dari negara lain/asing dapat berlaku di Indonesia. Namun ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi...
Setiap perusahaan pasti berusaha untuk meningkatkan kinerja pegawainya agar dapat memenuhi tujuannya. Agar dapat mencapai tujuan perusahaan, para pegawai harus meningkatkan prestasi dan kinerjanya agar kemudian dapat dinilai dengan menggunakan kriteria standar...
Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur Permohonan Peninjauan Kembali (PK) kepada Mahkamah Agung hanya dapat diajukan oleh terpidana atau ahli warisnya terhadap putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Peninjauan...