Pelaksanaan pelindungan Pekerja Migran di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada 6 April 2021 (PP 59/2021). Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia...
Barang Kena Pajak tertentu yang bersifat strategis yang atas penyerahannya tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai meliputi anode slime dan emas granula. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyerahan Barang...
Awal tahun 2021 Pemerintah Indonesia memperkenalkan konsep baru perizinan berusaha dengan berbasis risiko. Konsep ini baru dianut Indonesia terhitung sejak diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ciptaker”), yang pelaksanaannya diatur...
Pendahuluan Kegiatan investasi merupakan hal yang penting dalam iklim berusaha. Melalui investasi, banyak badan usaha terbentuk, sehingga mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan melalui investasi secara langsung (direct investment). Walau demikian, investasi...
Pemerintah telah melakukan reformasi atas berbagai peraturan yang berhubungan dengan sektor perekonomian. Ketentuan peraturan yang baru diharapkan dapat lebih memudahkan masuknya modal dan mendongkrak angka pertumbuhan investasi di Indonesia. Reformasi ini...
Pendahuluan Penyelenggaraan sistem elektronik di Indonesia telah diatur secara komprehensif dalam beberapa aturan, mulai dari Peraturan Menteri, Peraturan Pemerintah, hingga tingkat undang-undang. Perkembangan regulasi terkait penyelenggaraan sistem elektronik...
Introduction Trading activities through electronic systems have become an inseparable part of today's society. Based on the provisions in Article 1 of Government Regulation number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (GR 80/2019), Trading Through...
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 39/2021”) pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam PP 39/2021, mendefinisikan Jaminan Produk Halal (JPH)...
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (Kepres 5/2021) tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 pada 8 Maret 2021. Terdapat lima keputusan yang dimuat dalam Kepres 5/2021 ini....
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan pada 2 Februari 2021. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) adalah badan yang dibentuk untuk...