Dalam dunia perpajakan ada yang yang disebut pengembalian pajak atau yang disebut dengan restitusi pajak yang disebabkan oleh beberapa hal. Restitusi pajak merupakan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak kepada negara. Kondisi...
Membuat kontrak adalah tugas yang rumit. Tugas ini memerlukan penggunaan terminologi spesifik, pengetahuan mendalam tentang hukum, dan pemahaman terhadap fakta material. Sebuah kesalahan kecil dapat menyebabkan salah satu atau kedua belah pihak salah mengartikan...
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan merupakan badan hukum yang melaksanakan jaminan kesehatan bagi penduduk Indonesia. Pada Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang...
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) merupakan Instansi Kepabeanan Indonesia yang memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan kebijakan di bidang kepabeanan dan cukai. Wewenang DJBC selaras kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai....
Arbitrase ad hoc atau voluntary arbitration adalah metode penyelesaian sengketa yang dibentuk setelah terjadi perselisihan dan memiliki jangka waktu tertentu. Karena sifatnya yang sementara, arbitrase ini akan berakhir setelah sengketa diselesaikan sesuai kebutuhan. ...
Hukum Administrasi Negara (HAN) merupakan hukum yang mengatur terkait aparatur pemerintah dalam menjalani tugas negara. Menurut E Utrecht, HAN menguji hubungan hukum istimewa bagi para pejabat negara untuk melaksanakan tugas khusus. Sementara itu, Djokosutono...
Saat pasien menjalani pengobatan, rumah sakit mengeluarkan tagihan yang harus dibayarkan, lengkap dengan perincian tindakan yang diterima dan tanggal pelaksanaannya. Tagihan rumah sakit merupakan biaya atas jasa kesehatan yang telah diberikan oleh pihak rumah sakit...
Penggunaan data pribadi konsumen oleh perusahaan e-commerce atau marketplace dibolehkan asal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila ada penyalahgunaan data pribadi, konsumen yang merasa dirugikan dapat menggugatnya melalui jalur hukum. Pelindungan...
Keberadaan Self-Regulatory Organization (SRO) dikenal dalam industri pasar modal Indonesia. SRO dapat didefinisikan sebagai organisasi/lembaga yang diberikan kewenangan untuk membuat peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, yang bersifat mengikat, dan...
Hak jawab dalam perspektif undang-undang terdapat pada Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (UU Pers) adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama...