Setiap warga negara dijamin haknya untuk memperoleh pekerjaan sebagaimana tercermin dalam Undang-Undang Dasar RI (UUD) 1945. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan....
Penundaan Pembayaran Cukai dengan Pelekatan Pita Cukai
Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Penundaan diberikan pada pengusaha pabrik dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pemesanan pita cukai. ...
Mafia Tanah, Pencegahan dan Pemberantasannya
Kasus yang melibatkan mafia tanah kerap terjadi di Indonesia. Korban mafia tanah tidak hanya masyarakat biasa, namun juga pejabat, mantan pejabat danbahkan lembaga negara. Beberapa kasus mafia tanah yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus yang menimpa...
Mengelola Tekanan dan Stres
Tekanan (pressure) atau stres (stress) lazim dialami manusia dalam menjalani kehidupan. Kedua kondisi ini normal terjadi terhadap setiap manusia. Secara psikologi kondisi ini terjadi lantaran dipicu oleh berbagai persoalan seperti keluarga, pekerjaan, atau lainnya....
Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Yang Diupah di Bawah Upah Minimum
Setiap pekerja atau buruh berhak atas penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2) j.o Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara...
Perlindungan Hukum Pada Tenaga Kerja Perempuan Yang Menjadi Korban Pelecehan Seksual
Meskipun Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa semua orang mempuyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, masyarakat Indonesia masih cenderung didominasi patriarki. Patriarki merujuk pada konstrusi sosial yang menempatkan kedudukan laki-laki lebih tinggi dan...
Undang-Undang PDP Akhirnya Berlaku (Bagian II)
Artikel ini merupakan kelanjutan dari bagian pertama mengenai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Artikel bagian kedua ini n memaparkan tentang pemberitahuan kepada subjek data jika terjadi aksi korporasi, kegagalan perlindungan data...
Undang-Undang PDP Akhirnya Berlaku (Bagian I)
Pemerintah Indonesia memberlakukan Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022. Undang-undang ini menegaskan bahwa Pelindungan Data Pribadi (PDP) merupakan salah satu hak asasi manusia (HAM) yang menjadi...
Aturan Peredaran Obat Secara Daring Melalui E-Commerce
Teknologi digital yang terus berkembang telah diadopsi di hampir setiap lini kehidupan masyarakat. Salah satu dampaknya adalah perubahan perilaku masyarakat, seperti meningkatnya transaksi jual beli secara online. Moda jual berbasis digital ini telah memudahkan...
Manajemen Kebocoran Data Pribadi
Belum lama ini masyarakat ramai membicarakan laporan kebocoran data 1,3 miliar data registrasi SIM Card di Indonesia. Laporan ini disusul dengan munculnya kasus kebocoran data yang melibatkan 105 juta data kependudukan warga negara Indonesia dari KPU yang dijual di...