Criminal Sanctions for Perpetrators of Domestic Violence

Criminal Sanctions for Perpetrators of Domestic Violence

Domestic violence is a form of violation of human rights. In addition, domestic violence is classified as a form of crime against human dignity and discrimination. Domestic violence can be defined as an act or actions that result in physical, psychological, and sexual...

Syarat dan Eksekusi Gadai Saham

Syarat dan Eksekusi Gadai Saham

Berdasarkan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT), saham adalah benda bergerak yang memberikan hak kebendaan kepada pemiliknya sehingga saham dapat diagunkan atau dijaminkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain...

Prosedur Pemanggilan Pihak Berperkara di Luar Negeri

Prosedur Pemanggilan Pihak Berperkara di Luar Negeri

Sebelum sidang digelar, pengadilan berkewajiban melakukan pemanggilan terhadap para pihak yang berperkara, yakni pihak penggugat dan tergugat, ke alamat domisili atau tempat tinggal masing-masing pihak. Pemanggilan kedua belah pihak berperkara oleh pengadilan...

Mengelola Tekanan dan Stres

Mengelola Tekanan dan Stres

Tekanan (pressure) atau stres (stress) lazim dialami manusia dalam menjalani kehidupan. Kedua kondisi ini normal terjadi terhadap setiap manusia. Secara psikologi kondisi ini terjadi lantaran dipicu oleh berbagai persoalan seperti keluarga, pekerjaan, atau lainnya....

Penundaan Pembayaran Cukai dengan Pelekatan Pita Cukai

Penundaan Pembayaran Cukai dengan Pelekatan Pita Cukai

Penundaan pembayaran cukai dapat diberikan kepada pengusaha pabrik atau importir yang melaksanakan pelunasan dengan cara pelekatan pita cukai. Penundaan diberikan pada pengusaha pabrik dalam jangka waktu dua bulan terhitung sejak tanggal pemesanan pita cukai. ...

Mafia Tanah, Pencegahan dan Pemberantasannya

Mafia Tanah, Pencegahan dan Pemberantasannya

Kasus yang melibatkan mafia tanah kerap terjadi di Indonesia. Korban mafia tanah tidak hanya masyarakat biasa, namun juga pejabat, mantan pejabat  danbahkan lembaga negara.  Beberapa kasus mafia tanah yang sempat menjadi perhatian publik adalah kasus yang  menimpa...

PDP Law is Eventually Enacted (Part II)

PDP Law is Eventually Enacted (Part II)

This article is a part of the article explaining Law No. 27/2022 on the Protection of Personal Data. This second part of the article describes notification to data subjects in the event of a corporate action, failure of personal data protection, personal data...

Undang-Undang PDP Akhirnya Berlaku (Bagian II)

Undang-Undang PDP Akhirnya Berlaku (Bagian II)

Artikel ini merupakan kelanjutan dari bagian pertama mengenai Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi.  Artikel bagian kedua ini n memaparkan tentang pemberitahuan kepada subjek data jika terjadi aksi korporasi, kegagalan perlindungan data...