Sita Harta Hasil Tindak Pidana Dalam Perkara Kepailitan

Sita Harta Hasil Tindak Pidana Dalam Perkara Kepailitan

Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran Utang atau disebut UU Kepailitan & PKPU menyatakan yang dimaksud kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh...
PKPU Sebagai Opsi Untuk Menghindar dari Kepailitan

PKPU Sebagai Opsi Untuk Menghindar dari Kepailitan

Pada tahun 2021, PT Sentul City, Tbk berada dalam status Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Majelis hakim pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) dalam putusan selanya mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh perusahaan...
Kenali, Ini Tata Cara dan Mekanisme Kepailitan di Indonesia

Kenali, Ini Tata Cara dan Mekanisme Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan adalah bagian dari hukum bisnis yang mengatur tata cara hukum dan peraturan yang berkaitan dengan pengajuan kepailitan suatu perusahaan. Tujuan dibentuknya undang-undang kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan kreditur dan memberikan kesempatan...
Alternatif Penyelesaian Perkara Kepailitan

Alternatif Penyelesaian Perkara Kepailitan

Mengajukan pinjaman kepada kreditur adalah suatu hal yang lazim diakukan oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Upaya ini biasanya ditempuh untuk meningkatkan modal atau mempertahankan roda usahanya. Salah satu solusi penyelesaian persoalan utang piutang...