Koperasi adalah badan usaha yang memiliki anggota dan melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip ekonomi kerakyatan berasaskan kekeluargaan. Di Indonesia koperasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (“UU Koperasi”). Selanjutnya,...
Menjadi negara maju, mandiri, berdaya saing global, dan berdaulat pada tahun 2045 pada 100 tahun kemerdekaan Indonesia merupakan target utama pembangunan nasional. Visi Indonesia Emas 2045 mendatang menjadi sebuah cita-cita besar yang memerlukan strategi pembangunan...
Mediasi adalah salah satu upaya penyelesaian sengketa perdata secara damai dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Pihak ketiga ini disebut mediator, yang memiliki tugas membantu pihak-pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan. Terdapat dua jenis mediasi,...
Kemajuan yang pesat di bidang kesehatan memerlukan aturan yang lebih luas, termasuk yang berkaitan dengan hukum kesehatan. Regulasi tersebut guna memberikan perlindungan hukum bagi pekerja medis, baik tenaga medis maupun tenaga kesehatan. Perbedaan antara tenaga medis...
Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ("UU Kepailitan dan PKPU") lahir sebagai reaksi dari banyaknya kredit macet pada masa krisis moneter yang terjadi di era tahun 1998. Berbagai cara ditempuh khususnya oleh debitur untuk menyelesaikan masalah...
Landasan vital bagi integritas dan efektivitas suatu negara dipengaruhi pula dari pengelolaan dan pemeliharaan sistem administrasi publik yang ada di dalamnya. Dalam konteks tata negara, diperlukan serangkaian inovasi terkait administrasi demi meningkatkan kepercayaan...
Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas beragama Islam. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar potensial bagi produk-produk halal. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan wajib Sertifikat Halal MUI bagi produk-produk yang...
Peningkatan kepatuhan pajak atau tax compliance menjadi salah satu pekerjaan rumah terbesar yang harus diselesaikan pemerintah Indonesia. Hal ini dikarenakan kepatuhan dalam perpajakan merupakan prinsip fundamental yang memegang peranan penting dalam menjaga...
Upaya hukum peninjauan kembali (PK) tidak dikenal dalam perkara arbitrase di Indonesia. Pemberlakuan ini juga sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016. Bahkan menurut Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan...
Penegakan pembayaran hak pekerja masih menjadi tantangan bagi pemerintah. Hal ini dikarenakan pelaksanaan aturan terkait pemberian hak pekerja secara tak hanya mengacu pada aturan pemerintah, namun juga peraturan tiap-tiap perusahaan. Tiap perusahaan pun memiliki...