Ramadan, momentum libur panjang, hingga akhir tahun sering dimanfaatkan oleh industri perbankan untuk meningkatkan jangkauan dan pemanfaatan produk melalui berbagai inisiasi promosi. Diskon biaya administrasi, hadiah langsung, cashback, hingga program undian menjadi strategi pemasaran yang umum digunakan untuk menarik minat masyarakat. Bagi perbankan syariah, strategi promosi tentu tidak hanya berorientasi pada aspek bisnis semata, tetapi juga harus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah, serta kerangka regulasi yang ditetapkan oleh otoritas pengawas.
Pada praktiknya, promosi yang dilakukan oleh bank syariah tidak boleh menimbulkan unsur riba, gharar (ketidakjelasan), maupun informasi yang menyesatkan kepada nasabah. Selain itu, seluruh materi pemasaran juga wajib mematuhi ketentuan transparansi dan perlindungan konsumen, sebagaimana diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, merancang program promosi bagi bank syariah memerlukan pendekatan yang tidak hanya kreatif secara bisnis, tetapi juga cermat secara hukum dan kepatuhan.
Artikel ini akan mengulas bagaimana bank syariah dapat merancang strategi promosi yang efektif tanpa melanggar prinsip syariah, maupun regulasi OJK.
Prinsip Syariah dalam Promosi Bank Syariah: Larangan Riba, Gharar, dan Informasi Menyesatkan
Perbankan syariah di Indonesia beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang berlandaskan Al-Qur’an dan Hadis, serta diimplementasikan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”). Terkait promosi produk perbankan, prinsip syariah menjadi landasan utama agar kegiatan pemasaran tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar operasional bank syariah.
Salah satu prinsip yang paling fundamental adalah larangan riba. Riba secara umum dipahami sebagai tambahan yang disyaratkan dalam transaksi pinjam-meminjam yang tidak dibenarkan dalam syariah. Oleh karena itu, promosi produk pembiayaan atau simpanan tidak boleh dikemas dengan mekanisme yang menyerupai bunga tetap sebagaimana praktik perbankan konvensional. Sebaliknya, bank syariah harus menekankan skema akad yang sah seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah, atau wadiah, yang telah menjadi karakteristik sistem keuangan syariah.
Selain itu, prinsip syariah juga melarang adanya gharar, yaitu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu transaksi. Dalam promosi, gharar dapat muncul apabila bank memberikan informasi yang tidak lengkap mengenai manfaat produk, mekanisme pembagian keuntungan, biaya yang dikenakan, atau syarat dan ketentuan program promosi. Misalnya, promosi pembiayaan dengan klaim “margin rendah” tanpa menjelaskan metode perhitungan margin atau total kewajiban nasabah dapat dianggap mengandung unsur ketidakjelasan yang berpotensi melanggar prinsip syariah.
Prinsip lainnya yang tidak kalah penting adalah larangan informasi yang menyesatkan (misleading information). Bank syariah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menyampaikan informasi secara jujur, transparan, dan dapat dipahami oleh masyarakat. Informasi promosi yang berlebihan, klaim yang tidak dapat dibuktikan, atau penyembunyian risiko dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem perbankan syariah.
Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa kegiatan perbankan syariah harus berlandaskan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan bagi para pihak. Dengan demikian, promosi produk tidak boleh hanya mengejar peningkatan jumlah nasabah, tetapi juga harus memastikan bahwa nasabah memahami hak dan kewajibannya secara jelas.
Di sisi lain, pengawasan terhadap kepatuhan syariah juga dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berada di setiap bank syariah. DPS memiliki peran penting dalam memastikan bahwa produk maupun strategi pemasaran yang dilakukan oleh bank tetap sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Dalam praktiknya, beberapa bank syariah bahkan melakukan review materi promosi terlebih dahulu sebelum dipublikasikan untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran terhadap prinsip syariah. Dengan begitu, promosi dalam bank syariah bukan sekadar kegiatan pemasaran, melainkan juga bagian dari implementasi prinsip syariah dalam praktik bisnis keuangan.
Kepatuhan Regulasi OJK dalam Promosi Produk Perbankan Syariah
Selain harus memenuhi prinsip syariah, promosi produk perbankan juga wajib mematuhi ketentuan regulasi yang ditetapkan oleh OJK. Salah satu regulasi penting yang mengatur hal tersebut adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 22/2023”). Dalam Pasal 29 ayat (1) ditegaskan bahwa:
“PUJK wajib menyediakan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan calon Konsumen dan/atau Konsumen.”
Pelaku usaha jasa keuangan (PUJK) diwajibkan memberikan informasi yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai produk atau layanan yang ditawarkan kepada konsumen. Ketentuan ini menegaskan bahwa seluruh materi promosi, baik melalui media digital, iklan televisi, brosur, maupun media sosial, harus menyampaikan informasi secara transparan dan dapat dipahami oleh masyarakat.
Lebih lanjut, dalam Pasal 32 ayat (1) POJK 22/2023 terkait penyampaian informasi produk dan layanan, PUJK wajib memberikan informasi mengenai produk dan/atau layanan yang jelas, akurat, jujur, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau perjanjian. Berkaitan dengan promosi bank syariah, ketentuan ini memiliki implikasi penting terhadap bagaimana bank mengkomunikasikan fitur produk kepada nasabah.
Regulasi OJK juga menekankan pentingnya prinsip transparansi informasi dalam seluruh aktivitas pemasaran. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik pemasaran yang agresif tetapi tidak memberikan gambaran yang jelas mengenai produk yang ditawarkan.
Lebih jauh lagi, bank syariah juga perlu memperhatikan ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, termasuk mekanisme pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, keluhan nasabah terhadap produk perbankan seringkali berawal dari kesalahpahaman terhadap materi promosi yang tidak dijelaskan secara rinci.
Oleh karena itu, kepatuhan terhadap regulasi OJK tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga menjadi strategi penting untuk menjaga reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan syariah.
Baca juga: Mengenal Undisbursed Loan dalam Sistem Perbankan
Lalu, Apa Saja yang Harus Diperhatikan Bank Syariah dalam Melakukan Promosi?
Merancang program promosi bagi bank syariah memerlukan keseimbangan antara strategi pemasaran yang efektif dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi. Terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan oleh bank syariah ketika merancang program promosi.
Pertama, memastikan kesesuaian dengan akad syariah.
Setiap produk perbankan syariah didasarkan pada akad tertentu yang memiliki konsekuensi hukum dan syariah. Oleh karena itu, materi promosi harus mencerminkan karakteristik akad tersebut secara akurat. Misalnya, pada produk pembiayaan murabahah, bank harus menjelaskan bahwa margin keuntungan telah disepakati di awal dan bukan merupakan bunga sebagaimana dalam sistem konvensional.
Kedua, menjaga transparansi biaya dan risiko.
Promosi yang hanya menonjolkan keuntungan tanpa menjelaskan biaya tambahan berpotensi melanggar prinsip perlindungan konsumen. Bank perlu menjelaskan secara jelas mengenai biaya administrasi, margin pembiayaan, serta risiko yang mungkin dihadapi oleh nasabah.
Ketiga, menghindari gimmick pemasaran yang berpotensi mengandung unsur maisir (spekulasi).
Beberapa bentuk promosi seperti undian berhadiah harus dirancang dengan hati-hati agar tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam praktiknya, program undian biasanya harus mendapatkan persetujuan regulator serta memastikan bahwa mekanismenya tidak mengandung unsur perjudian.
Keempat, memastikan review kepatuhan sebelum peluncuran promosi.
Bank syariah umumnya memiliki unit kepatuhan internal yang bertugas melakukan review terhadap produk dan materi promosi. Proses ini penting untuk memastikan bahwa seluruh komunikasi pemasaran telah sesuai dengan regulasi OJK serta fatwa DSN-MUI.
Kelima, memanfaatkan pendekatan edukatif dalam promosi.
Berbeda dengan pemasaran konvensional yang sering menekankan pada diskon atau keuntungan finansial semata, promosi bank syariah dapat lebih menonjolkan aspek edukasi mengenai nilai-nilai keuangan syariah. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan literasi keuangan syariah di masyarakat, tetapi juga memperkuat citra bank sebagai institusi yang berorientasi pada keberlanjutan dan etika bisnis.
Dalam beberapa tahun terakhir, tren pemasaran bank syariah juga mulai memanfaatkan platform digital seperti media sosial, webinar edukasi, hingga kolaborasi dengan komunitas muslim. Strategi ini dinilai efektif karena tidak hanya mempromosikan produk, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang dengan nasabah.
Promosi merupakan bagian penting dari strategi bisnis perbankan, termasuk bagi bank syariah. Namun, berbeda dengan sistem perbankan konvensional, promosi dalam bank syariah harus dirancang dengan mempertimbangkan dua aspek utama sekaligus, yakni kepatuhan terhadap prinsip syariah dan kepatuhan terhadap regulasi keuangan.
Larangan riba, gharar, dan informasi menyesatkan menjadi batasan mendasar yang harus diperhatikan dalam setiap materi pemasaran. Di sisi lain, ketentuan transparansi informasi sebagaimana diatur dalam regulasi OJK memastikan bahwa nasabah memperoleh informasi yang jelas dan tidak dirugikan oleh praktik promosi yang tidak bertanggung jawab.
Melalui pendekatan yang tepat, promosi bank syariah tidak hanya dapat meningkatkan daya saing produk, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan syariah yang berlandaskan prinsip keadilan, transparansi, dan keberlanjutan.***
Baca juga: Bagaimana Peran OJK dalam Mengawasi Praktik Perbankan Syariah di Indonesia?
Daftar Hukum:
- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (“UU Perbankan Syariah”).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan (“POJK 22/2023”).
Referensi:
- Undang-Undang dan Regulasi Perbankan Syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Diakses pada 5 Maret 2026 pukul 13.25 WIB).
- Hukum Promo, Cashback, dan Diskon dalam Fikih Muamalah. Sharia Knowledge Centre. (Diakses pada 5 Maret 2026 pukul 13.52 WIB).
- Rahmania, dkk., Penerapan Prinsip Larangan Maysir, Gharar, dan Riba dalam Bank Syariah. Jurnal Al-Muqaranah: Jurnal Hukum dan Pemikiran Islam, Vol.3(2), 2025. (Diakses pada 3 Maret 2026 pukul 14.01 WIB).