Jaminan hipotik atau hipotek merupakan jaminan benda tidak bergerak. Kondisi ini menunjukan bahwa pihak peminjam dalam suatu perikatan, akan menyerahkan hak tanggungan berupa jaminan benda tidak bergerak kepada pemberi pinjaman untuk dijadikan jaminan atas pembayaran...
Apakah Tanda Daftar Perusahaan Sudah Tidak Berlaku lagi?
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) adalah bukti bahwa sebuah perusahaan atau badan usaha telah memenuhi kewajiban pendaftaran dalam daftar perusahaan. Kewajiban ini diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan (“UU Daftar...
Penambahan Syarat Registrasi Demi Perkuat Pengawasan Obat Sebelum Beredar
Pemerintah terus memperkuat pengawasan obat sebelum dan sesudah beredar. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bahkan menambah syarat registrasi izin edar obat demi menjaga mutu dan keamanan obat yang dikonsumsi warga. Penguatan sistem pengawasan obat sebelum dan...
Dampak Kepailitan dan PKPU Terhadap Perusahaan
Kepailitan adalah proses penyelesaian sengketa bisnis melalui Pengadilan Niaga. Kepailitan diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (“UUK PKPU”). Menurut pasal 1 angka 1 UUK PKPU, kepailitan adalah sita...
Apakah Barang Milik Negara Boleh Disewakan?
Permasalahan mengenai pengelolaan barang milik negara rawan akan maladministrasi. Hal ini terlihat dari masih adanya sengketa antara pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan barang milik negara diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020...
KPR Syariah Sebagai Alternatif Kepemilikan Properti Tanpa Riba
Properti syariah semakin populer dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia. Properti syariah atau yang umum disebut KPR Syariah merupakan cara kepemilikan rumah yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah dan melarang unsur riba (bunga) dan transaksi spekulatif yang...
Rasio Kepatuhan Lapor Pajak Meningkat di 2024
Pemerintah Indonesia mewajibkan rakyatnya untuk berkontribusi terhadap pemasukan negara melalui pajak. Mengacu pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara...
Penyebab dan Pengendalian Kredit Macet
Sebelum membahas kredit macet, sebaiknya kita pahami dahulu istilah kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan seperti perbankan, lembaga non-perbankan, dan perorangan. Istilah kredit berasal dari bahasa Yunani "Credere" yang artinya kepercayaan. Pihak yang...
Penyelesaian Tindak Pidana Penggelapan dalam Lingkup Keluarga
Keluarga pada hakikatnya adalah sekelompok orang yang terikat dengan hubungan darah, ikatan kelahiran, hubungan khusus, pernikahan, atau pun sebab lainnya. Mengacu pada Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan...
Perbedaan Pembuktian Arbitrase dan Litigasi
Arbitrase atau penyelesaian sengketa di luar pengadilan digunakan untuk penyelesaian sengketa bisnis. Proses penyelesaian sengketa non litigasi ini memiliki sejumlah keuntungan diantaranya meminimalisir timbulnya konflik berkepanjangan antara para pihak. Dalam proses...