Adanya perlindungan hukum dalam ketentuan hukum untuk melindungi pihak ketiga yang asetnya dirampas negara terkait kasus tindak pidana korupsi dirasakan masih belum banyak peraturan atau perundang-undangan yang mengaturnya. Hal ini juga berlaku atas ketentuan...
Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, majelis hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda milik terdakwa. Harta yang dirampas itu akan dikuasai oleh negara atau dimusnahkan. Namun pada banyak kasus, sebagian dari harta yang...
Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia berjuang keras memberantas praktik tindak pidana korupsi. Upaya negara ini dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...
Tindak pidana di sektor perbankan yang dilakukan oleh pegawai suatu bank yang merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) umumnya serta merta dianggap sebagai tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum. Dasar pemikirannya adalah karena tindak pidana yang...