Alternatif Penyelesaian Perkara Penyitaan Aset Milik Pihak Ketiga Dalam Perkara Korupsi
Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, majelis hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda milik terdakwa. Harta yang dirampas itu akan dikuasai oleh negara atau dimusnahkan. Namun pada banyak kasus, sebagian dari harta yang...
Controversial Abuse of Authority Stipulation in Government Administration Law
Since the reform movement era in 1998, Indonesia has been struggling to eradicate corruption. Some initiatives were launched such as issuing Law No. 31/1999 on the Eradication of Corruption Crimes as amended by Law No. 20/2001 on Amendments to Law No. 31/1999 on the...
Kontroversi Definisi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan
Sejak era reformasi tahun 1998, Indonesia berjuang keras memberantas praktik tindak pidana korupsi. Upaya negara ini dilakukan dengan menerbitkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang...