Menurut Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisir, berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum, sehingga dapat diartikan bahwa korporasi merupakan subjek hukum yang memiliki hak...
Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia semakin mendapat tantangan dalam upaya pemberantasannya. Hal ini tercermin dari hasil Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada akhir tahun 2023. Dikutip dari website resmi bps.go.id, Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK)...
RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) dalam PT (Perseroan Terbatas) terbuka dan PT tertutup memiliki beberapa perbedaan dalam prosedur dan pelaksanaannya. Untuk RUPS PT tertutup kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT). ...
Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, majelis hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda milik terdakwa. Harta yang dirampas itu akan dikuasai oleh negara atau dimusnahkan. Namun pada banyak kasus, sebagian dari harta yang...
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 30 Desember 2019. Aturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal...
