SOLUSI HUKUM PREMIUM
AREA PRAKTIK
Medis & Kesehatan
Kami menyediakan layanan hukum yang komprehensif untuk semua yang terlibat dalam industri perawatan kesehatan, seperti menyarankan kontrak kerja perawatan kesehatan, perjanjian pemasok medis, akuisisi bisnis perawatan kesehatan, sengketa medis, dll.
Ketenagakerjaan
Layanan kami termasuk tetapi tidak terbatas pada: penyusunan dan negosiasi kontrak kerja; perjanjian kerahasiaan; konsultasi dan perjanjian tenaga kerja; konsultasi untuk prosedur dan buku pegangan ketenagakerjaan; dan lainnya
Pertambangan
Kami menyediakan konsultasi bisnis pertambangan dalam hal regulasi, konsesi atau IUP (izin usaha pertambangan di Indonesia), izin kategori mineral, WIUP (wilayah proyek pertambangan), dan sengketa terkait pertambangan, dll.
HaKI
Melalui SIP R, SIP Law Firm didedikasikan untuk memberi saran dan membantu klien untuk melindungi Kekayaan Intelektual mereka. Kami menyarankan dan membantu klien dalam pendaftaran dan memaksimalkan nilai IP termasuk lisensi.
Pasar Modal
Sebagai salah satu praktisi hukum pasar modal, kami memiliki tim yang berdedikasi dalam menangani jasa hukum pasar modal. Kami membantu klien kami dalam melakukan IPO, menangani persyaratan hukum dan hal teknis
Kepailitan
Kami ahli dalam hukum kepailitan, peraturan dan prosedur pengadilan. Kami memberikan nasihat hukum tentang kepailitan dan membantu mereka melalui semua proses, mulai dari pengajuan semua persyaratan kebangkrutan hingga mewakili klien di Sidang Pailit.
DARI ASSOCIATE KAMI
WAWASAN & ARTIKEL HUKUM TERBARU
Dunia Kesehatan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia
Dalam dunia kesehatan, terdapat berbagai unsur yang saling melengkapi satu sama lain, seperti dokter, tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan, serta pasien. Bicara soal dunia kesehatan, Indonesia...
Pertanyaan Seputar Pidana Korporasi dalam KUHP Lama dan KUHP Baru
Penulis akan menyebut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai “KUHP Baru”. Sedangkan Wetboek van Strafrecht atau KUHP yang berlaku sekarang disebut sebagai...
Larangan Praktek Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kemudahaan Berusaha (Easy of Doing Business)
Eksistensi dan perkembangan Nominee Arrangement atau perjanjian pinjam nama kepemilikan tanah dan bangunan mengalami tantangan dengan diberlakukannya Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor :...
AKTIFITAS
VIDEO KAMI
APA YANG KAMI CAPAI
PRESTASI KAMI
KOMITMEN KAMI
LAPORAN BERKELANJUTAN
WHO WE WORK WITH
OUR PARTNERSHIP
