Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau...
Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan beragam layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) telah tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini bisa diakses langsung melalui jaringan internet. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...
Peraturan Daerah (Perda) memiliki landasan konstitusional dan yuridis sesuai UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU), UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang...
Pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Prosedur pemecatan diatur khusus dalam pasal 87 UU ASN. Dasar hukum yang lain adalah, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri...
Dalam hukum administrasi negara dikenal istilah pelimpahan wewenang atribusi, delegasi, dan mandat. Sumber kewenangan ini harus dimiliki penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan sebagaimana ketentuan undang-undang, sebagaimana dikutip dari bpk.go.id. Atribusi...
