Enam Prinsip Bangun Birokrasi Berkualitas

Enam Prinsip Bangun Birokrasi Berkualitas

Pelayanan publik terkait erat tanggung jawab  pemerintah dalam memberikan pelayanan  kepada masyarakat.  Kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat secara langsung dapat dijadikan tolok ukur dalam menilai kualitas pemerintah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009...
Mengenal Kedudukan Ombudsman Secara Hukum

Mengenal Kedudukan Ombudsman Secara Hukum

Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau...
Identitas Digital Kependudukan Mudahkan Layanan Publik

Identitas Digital Kependudukan Mudahkan Layanan Publik

Sistem administrasi kependudukan yang terintegrasi dengan beragam layanan di Mal Pelayanan Publik (MPP) telah tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini bisa diakses langsung melalui jaringan internet. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi...
Dasar Hukum dan Harmonisasi Perda dengan Perundangan Lainnya

Dasar Hukum dan Harmonisasi Perda dengan Perundangan Lainnya

Peraturan Daerah (Perda) memiliki landasan konstitusional dan yuridis sesuai UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (PUU), UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk perundang-undangan tentang...
Dasar Hukum Pemberhentian PNS

Dasar Hukum Pemberhentian PNS

Pemecatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Prosedur pemecatan diatur khusus dalam pasal 87 UU ASN.  Dasar hukum yang lain adalah, PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri...