Undang-Undang Kebidanan Telah Disahkan

Undang-Undang Kebidanan Telah Disahkan

Ermalena selaku Wakil Ketua Komisi IX DPR RI menyatakan bahwa Undang-Undang (UU) Kebidanan yang telah disahkan akan meningkatkan mutu profesi bidan di Indonesia. Pengesahan ini dilakukan melalui rapat paripurna yang dilakukan di gedung DPR RI, Rabu, 13 Februari 2019....

24 RUU Ini Diperpanjang Masa Pembahasannya

24 RUU Ini Diperpanjang Masa Pembahasannya

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus mengkritik lemahnya kinerja DPR di bidang legislasi ini. Sebab, sangatsedikit jumlah RUU yang dihasilkan DPR dalam setiap masa sidang. Di tahap perencanaan penyusunan RUU, misalnya, instrumen...

Aturan Urun Biaya Peserta JKN Terbaru

Aturan Urun Biaya Peserta JKN Terbaru

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) akan menerapkan aturan baru mengenai urun biaya. Ketentuan mengenai urun biaya ini merupakan implementasi dari Peraturan Kementerian Kesehatan (Permenkes) Nomor 51 Tahun 2018. Peserta Jaminan Kesehatan...

Ditjen Pajak Luncurkan iKSWP

Ditjen Pajak Luncurkan iKSWP

Direktorat Jenderal Pajak meluncurkan aplikasi informasi Konfirmasi Status Wajib Pajak (iKSWP). Aplikasi ini dapat diakses melalui online. iKSWP dapat dimanfaatkan untuk tiga layanan, yakini untuk mengetahui status KSWP wajib pajak yang ingin mengetahui status KSWP...

Tiga RUU ini Disahkan Menjadi UU

Tiga RUU ini Disahkan Menjadi UU

Tiga Rancangan Undang-Undang (RUU) akhirnya disahkan menjadi Undang-Undang (UU) pada Rapat Paripurna DPR RI. Ketiganya adalah RUU Kebidanan, RUU Pengesahan Perjanjian Masalah Pidana dengan Uni Emirat Arab, dan RUU Kerja Sama Pertahanan dengan Belarusia. Khusus RUU...

Pentingnya UU Geologi dalam Penanganan Pra Bencana

Pentingnya UU Geologi dalam Penanganan Pra Bencana

Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudy Suhendar menyesalkan belum adanya Undang-Undang (UU) tentang Geologi yang menjadi payung hukum tata kelola mengenai wilayah rawan bencana dan larangan mendirikan bangunan di titik-titik rawan...

Pentingnya RUU Masyarakat Hukum Adat

Pentingnya RUU Masyarakat Hukum Adat

Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM PB Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Muhammad Arman menyatakan bahwa walaupun konstitusi dan sejumlah undang-undang (UU) telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan tersebut belum dipenuhi....

Menkumham Teken Perjanjian MLA dengan Swiss

Menkumham Teken Perjanjian MLA dengan Swiss

Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidanaa atau Mutual Legal Assistance (MLA) antara Indonesia dengan Konfederasi Swiss telah ditandatangani oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly. Kesepakatan ini ditandatangani...

Aturan Baru Mengenai Equity Crowdfunding

Aturan Baru Mengenai Equity Crowdfunding

Awal tahun 2019 lalu Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merilis peraturan equity crowdfunding yang tertuang dalam Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknomogi Informasi (Equity Crowdfunding). Hal ini didorong oleh...