Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Permenkumham No. 4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dalam Permenkumham ini juga disebutkan definisi Pelaksana Bantuan Hukum yaitu Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa...
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (“Permenkumham 3/2021). Peraturan ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum. Dalam...
The obligation to pay Statutory Holiday Allowance (“THR”) for employees is a form of the Government’s effort to meets the need of employees and their families to celebrate their religious holidays (“Holiday Date”). Through the Government Regulation Number 36 of 2021...
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Heru Kristiyana menetapkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12 /SEOJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Umum pada 31 Maret 2021. Agar penyusunan Rencana Bisnis...
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-116/PJ/2021 Tahun 2021 tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya pada 22 Maret...
Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-117/PJ/2021 Tahun 2021 tentang Pemindahan Wajib Pajak dari Kantor Pelayanan Pajak Madya pada 22 Maret 2021. Terdapat 5 (lima) keputusan, yakni: Memindahkan Wajib Pajak...
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik pada 30 Maret 2021. Peraturan ini menyebutkan bahwa Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara...
Building Construction License Procedure No. Issues PR 36/2005 concerning Buildings PR 16/2021 concerning Buildings 1. Requirements needed to build a building Administrative Requirement Status of right over the land, and/or license to use from land right holder;...
The fulfillment of the right to have a home has become one of the obligations of the State in order to provide protection to all its people, this is in line with the provisions of Article 40 of Law No. 39 of 1999 on Human Rights ("Law 39/1999"), which states that...
Sebelumnya, untuk membangun maupun mengubah suatu bangunan, pemilik bangunan gedung harus memiliki izin mendirikan bangunan gedung (IMB) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terlebih dahulu. Namun, sejak diundang-undangkan Peraturan Pemerintah Nomor 16...