Registration of Electronic System Operators in Indonesia

Registration of Electronic System Operators in Indonesia

Introduction The operation of electronic systems in Indonesia has been comprehensively regulated in several regulations, ranging from Ministerial Regulations, Government Regulations, to the level of Laws. The development of regulations related to operating electronic...

Settlement of Trade Disputes Through Electronic Systems

Settlement of Trade Disputes Through Electronic Systems

Introduction Trading activities through electronic systems have become an inseparable part of today's society. Based on the provisions in Article 1 of Government Regulation number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (GR 80/2019), Trading Through...

Proses Produk Halal dalam PP 39/2021

Proses Produk Halal dalam PP 39/2021

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 39/2021”) pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam PP 39/2021, mendefinisikan Jaminan Produk Halal (JPH)...

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021

Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (Kepres 5/2021) tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 pada 8 Maret 2021. Terdapat lima keputusan yang dimuat dalam Kepres 5/2021 ini....

Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Pembentukan Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan

Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan pada 2 Februari 2021. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) adalah badan yang dibentuk untuk...

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Permenkumham 4/2021

Hak dan Kewajiban Pemberi Bantuan Hukum dalam Permenkumham 4/2021

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Permenkumham No.  4 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum. Dalam Permenkumham ini juga disebutkan definisi Pelaksana Bantuan Hukum yaitu Advokat, Paralegal, Dosen, dan/atau Mahasiswa...

Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum

Paralegal dalam Memberikan Bantuan Hukum

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia telah menerbitkan Permenkumham No. 3 Tahun 2021 tentang Paralegal dalam Pemberian Bantuan Hukum (“Permenkumham 3/2021). Peraturan ini berlaku bagi Paralegal yang tergabung dalam Pemberi Bantuan Hukum. Dalam...