Evaluasi kinerja pemerintah daerah merupakan salah satu aspek dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. Evaluasi ini dilakukan melalui berbagai mekanisme yang bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan dan program daerah...
Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan menyatakan bahwa setiap pengusaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan wajib memiliki Kuasa Pertambangan (KP). Pemberian KP ini didasarkan pada penggolongan bahan galian. Ada tiga...
