Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memperbolehkan becak kembali beroperasi di Jakarta. Namun dengan konsep becak digunakan untuk wisata. Namun niatan itu belum sepenuhnya direstui DPRD DKI Jakarta dengan alasan khawatir ketika Perda itu direvisi akan banyak...
Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan Secara Nasional, program percepatan pemerataan pembangunan terus dilakukan. Salah satunya adalah dengan menjalankan...
Maraknya ancaman narkoba salah satunya munculnya jenis-janis narkotika yang baru sudah menjadi ancaman bangsa dan negara dan sudah sepatutnya perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur. Anggota Komisi III DPR RI Muhammad Nasir Djamil menilai pemerintah...
Menurut Sekretaris Jenderal Kemendag Karyanto Suprih, ratifikasi perjanjian dagang internasional di lingkup ASEAN dan ASEAN+1 FTA sudah ditandatangani secara resmi oleh Presiden Joko Widodo. Adapun ratifikasi tujuh perjanjian perdagangan internasional ini antara lain...
Bank Dunia (World Bank) merilis laporan mengenai kemudahan berbisnis atau ease of doing business (EoDB) 2019. Dalam laporan tersebut, diketahui bahwa skor Indonesia mengalami peningkatan dalam kemudahan berbisnis. Kini, Indonesia mendapatkan skor EoDB di angka 67,96....
Pertimbangan untuk percepatan pengembangan wilayah Surabaya dan Madura dengan mengoptimalkan keberadaan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu) sebagai pusat pengembangan perekonomian membuat pemerintah memandang perlu perubahan pengoperasian Jembatan Suramadu dari jalan...
Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2019 memuat besaran upah minimum DKI Jakarta tahun 2019. Untuk DKI Jakarta, Pemerintah provinsi DKI Jakarta telah menetapkan besaran upah minimum 2019 sebesar Rp3.940.973. Pergub...
Koalisi Perlindungan Data Pribadi meyakini, proses penetapan prioritas Prolegnas 2019 di DPR sekarang ini, adalah momentum bagi negara dalam merancang instrumen hukum untuk memproteksi data warga negaranya mengikuti langkah 101 negara yang telah lebih dulu...