Early in 2021 the Indonesian Government introduced the new concept of risk-based business license. This concept has only been applied in Indonesia since the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation ("Job Creation Law"), of which implementation is...
Pendahuluan Kegiatan investasi merupakan hal yang penting dalam iklim berusaha. Melalui investasi, banyak badan usaha terbentuk, sehingga mampu mendorong terciptanya lapangan pekerjaan melalui investasi secara langsung (direct investment). Walau demikian, investasi...
The government had reformed various regulation related to the economic sector. This action is taken in hope that the new regulatory will facilitate the easier procedure to attract more investment funding, which later boost investment growth in Indonesia. The...
Introduction The operation of electronic systems in Indonesia has been comprehensively regulated in several regulations, ranging from Ministerial Regulations, Government Regulations, to the level of Laws. The development of regulations related to operating electronic...
Introduction Trading activities through electronic systems have become an inseparable part of today's society. Based on the provisions in Article 1 of Government Regulation number 80 of 2019 concerning Trading Through Electronic Systems (GR 80/2019), Trading Through...
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal (“PP 39/2021”) pada tanggal 2 Februari 2021. Dalam PP 39/2021, mendefinisikan Jaminan Produk Halal (JPH)...
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 (Kepres 5/2021) tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 pada 8 Maret 2021. Terdapat lima keputusan yang dimuat dalam Kepres 5/2021 ini....
Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menetapkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan pada 2 Februari 2021. Badan Percepatan Penyelenggaraan Perumahan (BP3) adalah badan yang dibentuk untuk...
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan pengadilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Tugas MK dan perannya sangat lah penting dalam kegiatan berbangsa...
The Government Regulation Number 34 of 2021 concerning Utilization of Foreign Workers (“GR 34/2021”) is one of implementation regulations to Law No. 11 of 2020 (“Job Creation Law”). The GR 34/2021 is expected to encourage the acceleration of national development...