Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu persetujuan, di mana satu orang atau lebih telah mengikatkan dirinya terhadap orang lain. Dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat...
Teknologi Point-of-Care Diagnostics (POCD), Solusi Deteksi Cepat di Daerah Terpencil
Akses terhadap layanan kesehatan yang cepat dan akurat merupakan salah satu tantangan utama di negara berkembang seperti Indonesia. Kondisi geografis yang terdiri dari ribuan pulau, serta keterbatasan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah terpencil membuat layanan...
Pengaturan Hukum Pembiayaan Kredit Kepemilikan Rumah (KPR)
Kebutuhan akan hunian yang layak merupakan bagian dari hak dasar setiap warga negara, namun tingginya harga properti kerap menjadi hambatan utama bagi masyarakat, khususnya kalangan menengah dan menengah ke bawah untuk dapat memiliki rumah secara langsung melalui...
Langkah Strategis Pulau Sulawesi dalam Mewujudkan Transisi Energi Baru Terbarukan
Indonesia sebagai negara kepulauan yang berada di garis khatulistiwa memiliki potensi Energi Baru Terbarukan (EBT) yang sangat besar dan beragam, mulai dari energi surya, air, angin, panas bumi, hingga bioenergi. Energi terbarukan memiliki berbagai kelebihan yaitu...
Apakah Pedagang di E-Commerce Harus Memiliki Izin Usaha?
Perkembangan pesat e-commerce atau Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) telah mengubah lanskap bisnis di Indonesia. Kini, siapa pun dapat menjadi pedagang online hanya bermodalkan akun dan jaringan internet. Fenomena ini pun menciptakan peluang ekonomi yang...
Prosedur Pengurusan Piutang Negara melalui Lelang berdasarkan PMK 33/2025
Pada pelaksanaan pengelolaan keuangan negara, piutang negara menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas fiskal dan optimalisasi penerimaan negara. Piutang negara merupakan salah satu hak pemerintah untuk menagih kewajiban pembayaran utang kepada pihak ketiga...
Mengenal Apa itu Abolisi dan Amnesti, ‘Hak Sakti’ Presiden dalam Hukum Pidana Indonesia
Dalam sistem hukum pidana Indonesia, terdapat mekanisme pengampunan hukum yang menjadi hak prerogatif Presiden, yaitu amnesti dan abolisi. Keduanya sering kali muncul dalam diskursus politik dan hukum, terutama ketika menyangkut tokoh publik atau kasus kasus yang...
Hak Pekerja dengan Status Pensiun Dini
Pensiun dini merupakan salah satu skema penghentian hubungan kerja yang dilakukan sebelum pekerja mencapai usia pensiun normal sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja. Walaupun Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan...
Rekayasa Genetik Pangan dalam Mewujudkan Ketahanan Pangan
Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek fundamental dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan stabilitas nasional. Pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (“UU Pangan”) menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya...
Kewajiban Pemilik Bangunan dalam Menjaga Fungsi dan Keselamatan melalui Sertifikat Laik Fungsi (SLF)
Bangunan gedung, baik hunian, komersial, maupun industri memiliki peran penting dalam menunjang aktivitas masyarakat modern. Meski demikian, perhatian terhadap standar keselamatan dan kelayakan fungsi kerap diabaikan saat proses pengurusan perizinan administratif....









