Kewenangan Khusus PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Paten

Kewenangan Khusus PPNS Dalam Penyidikan Tindak Pidana Paten

Secara umum, mekanisme penyelesaian kasus-kasus tindak pidana di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada penanganan kasus pidana dilakukan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu dan Integral yang dijalankan oleh empat unsur penegak...
Enam Peraturan Disiplin PNS yang Wajib Diketahui

Enam Peraturan Disiplin PNS yang Wajib Diketahui

Salah satu kewajiban PNS adalah menaati ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan lembaga negara atau pejabat berwenang. Untuk itu setiap PNS harus memahami Permen Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6...
Pemerintah Tetapkan Aturan Baru Penyerahan Dokumen SKA Impor

Pemerintah Tetapkan Aturan Baru Penyerahan Dokumen SKA Impor

Pemerintah kembali mengatur ketentuan tata cara penyerahan surat keterangan asal (SKA) dan/atau deklarasi asal barang (DAB) untuk memberikan kepastian hukum dan meningkatkan fleksibilitas pelayanan impor. Ketentuan ini tertuang dalam Permenkeu  Nomor 35 Tahun 2023...
Jenis dan Hak Subjek Data Pribadi Dalam UU PDP

Jenis dan Hak Subjek Data Pribadi Dalam UU PDP

Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2022 lalu ditujukan untuk menjamin hak setiap warga negara atas perlindungan diri pribadi serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan...
Mengenal Pasar Modal Bagian II (Tamat)

Mengenal Pasar Modal Bagian II (Tamat)

Kegiatan investasi dalam pasar modal mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Kegiatan pasar modal melibatkan banyak pihak, dengan produk dan mekanisme tertentu. Pembinaan, pengaturan dan pengawasan Pasar Modal dilakukan oleh Otoritas Jasa...