Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi adalah upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi, guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
Undang-undang ini menyebutkan bahwa yang dimaksud data pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
Merujuk Pasal 4, setidaknya ada dua jenis data pribadi. Pertama, data yang bersifat spesifik, lalu data yang bersifat umum.
Data pribadi yang bersifat spesifik meliputi:
- data dan informasi kesehatan;
- data biometrik;
- data genetika;
- catatan kejahatan;
- data anak;
- data keuangan pribadi; dan/atau
- data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara, data pribadi yang bersifat umum berupa:
- nama lengkap;
- jenis kelamin;
- kewarganegaraan;
- agama;
- status perkawinan; dan/atau
- data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang
UU PDP juga mengatur hal-hal yang dilarang dalam penggunaan data pribadi seperti yang tercantum dalam Pasal 65. Sedangkan perbuatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi juga diatur Pasal 66.