Okt 24, 2022 | Articles
Dalam putusan perkara tindak pidana korupsi, majelis hakim berwenang menjatuhkan pidana tambahan berupa perampasan harta benda milik terdakwa. Harta yang dirampas itu akan dikuasai oleh negara atau dimusnahkan. Namun pada banyak kasus, sebagian dari harta yang...
Jan 14, 2020 | Berita
Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 30 Desember 2019. Aturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal...
Mar 1, 2019 | Berita
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara negara yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan ini wajib dilaporkan pada KPK setiap tahunnya. Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK...
