Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2019 tentang Organ Pelaksana Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada 30 Desember 2019. Aturan ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan Pasal...
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengingatkan konsekuensi hukum bagi penyelenggara negara yang belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Laporan ini wajib dilaporkan pada KPK setiap tahunnya. Febri Diansyah selaku Kabiro Humas KPK...
