07
Apr2021

Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat

Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Muhammad Syarifuddin menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2021 tentang Larangan Pungutan Terkait Pengambilan Sumpah atau Janji Advokat pada 8 Maret 2021.

Surat ini diterbitkan untuk tujuan mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).  Terdapat tiga poin yang disampaikan dalam Surat Edaran ini, yakni:

  1. Pelaksanaan kegiatan pengambilan sumpah atau janji advokat harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mendukung Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
  2. Pengadilan Tinggi dilarang memungut atau menerima biaya pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Pelaksanaan pengambilan sumpah atau janji advokat dilaksanakan di kantor Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya.

WBK dan WBBM merupakan predikat yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) kepada unit kerja di instansi pemerintah sekurang-kurangnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.

Untuk mencapai predikat WBK dan WBBM, unit kerja harus terlebih dahulu membangun Zona Integritas (ZI). Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Terdapat dua komponen yang harus dibangun oleh instansi pemerintah dalam pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM, yaitu:

  1. Komponen pengungkit
    Terdapat enam komponen pengungkit yang harus dibangun, yaitu:
    Manajemen Perubahan,
    b. Penataan Tatalaksana,
    c. Penataan Sistem Manajemen SDM,
    d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja,
    e. Penguatan Pengawasan, dan
    f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
  2. Komponen Hasil
    Merupakan sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yang terdiri dari Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN danTerwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat. Tercapainya komponen hasil ini tergantung pada keberhasilan penerapan komponen pengungkit. Dengan demikian, komponen pengungkit menjadi faktor penentu pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, yaitu: pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

| Web by SSDC