Ikhtisar Peraturan Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus di Bidang Usaha Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Untuk meningkatkan investasi dalam kegiatan usaha di sektor pertambangan mineral logam dan batubara, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (“KESDM”) menerbitkan peraturan terbaru melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 258.K/MB.01 /MEM.B/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara (“Kepmen ESDM 258/2023”), yang mengatur tentang pedoman penetapan dan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (“WIUP”) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (“WIUPK”) yang juga merupakan peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP 96/2021”).

Kepmen ESDM 258/2023 mengatur beberapa ketentuan yang secara khusus mengatur tata cara pembentukan Panitia Lelang untuk mendapatkan WIUP atau WIUPK. Terbitnya Kepmen ESDM 258/2023 ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku beberapa ketentuan tata cara sebelumnya yang diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Lampiran VIII tentang Pedoman Penyusunan Keanggotaan, Persyaratan, serta Tugas dan Wewenang Panitia Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dalam Kepmen ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara; dan
2. Lampiran II tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam dan WIUP dan WIUPK Batubara dan Lampiran III tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus dengan Dasar Prioritas dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 24K/30/MEM/2019 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798K/30/MEM/2018 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus Mineral dan Batubara.

Persyaratan untuk mendapatkan WIUP dan WIUPK Mineral Logam dan Batubara

Berdasarkan ketentuan diktum kelima Kepmen ESDM 258/2023, persyaratan umum pemberian WIUP Mineral Logam dan WIUP Batubara dengan cara lelang adalah sebagai berikut:

• Untuk luasan wilayah ≤500 Ha (kurang dari atau sama dengan lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:

1. Badan Usaha Milik Daerah setempat;
2. Badan Usaha Swasta Nasional yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Koperasi; dan
4. Perusahaan Perseorangan.

• Untuk luasan wilayah >500 Ha (lebih dari lima ratus) hektare dapat diikuti oleh:

1. Badan Usaha Milik Negara;
2. Badan Usaha Milik Daerah;
3. Badan Usaha Swasta Nasional dengan kriteria usaha menengah dan usaha besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Badan usaha swasta dalam rangka penanaman modal asing; dan
5. Koperasi.

Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan berdasarkan ketentuan di atas, dapat diikuti oleh badan usaha, koperasi, atau perseorangan yang tidak memiliki:

1. Izin Usaha Pertambangan;
2. Izin Usaha Pertambangan Khusus;
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagai kelanjutan dari operasi kontrak/perjanjian;
4. Izin Petambangan Rakyat;
5. Surat Izin Penambangan Batuan;
6. Izin Usaha Jasa Penambangan;
7. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
8. Kontrak Karya; atau
9. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan.

Tata Cara Pemberian WIUP dan WIUPK Pertambangan Mineral Logam dan Batubara

Berdasarkan Lampiran I Kepmen ESDM 258/2023, mengatur mengenai pedoman pemberian WIUPK mineral logam dan WIUPK Batubara, melalui Lelang Prioritas sebagai berikut:

Selanjutnya, berdasarkan Lampiran II Kepmen ESDM 258/2023, mengatur ketentuan pedoman pelaksanaan lelang WIUPK bagi BUMN dan BUMD (peserta lelang) yang menyatakan minat sebagai berikut:

Selanjutnya, berdasarkan Lampiran III Kepmen ESDM 258/2023, mengatur tentang pedoman pemberian WIUP mineral logam dan WIUP batubara dengan cara lelang sebagai berikut:

Dengan demikian, uraian ketentuan-ketenuan hukum di atas, menjadi pedoman bagi instansi yang berwenang dan/atau badan usaha dalam rangka pemberian wilayah izin usaha pertambangan dan wilayah izin usaha pertambangan khusus di bidang usaha pertambangan mineral logam dan Batubara.

Baca Juga: Pengantar Perdagangan Karbon Indonesia

Author / Contributor:

Mochammad Abizar Yusro, SH, CMLC. Junior Associate Contact: Mail       : @siplawfirm.id Phone    : +62-21 799 7973 / +62-21 799 7975