Tax planning adalah proses merencanakan transaksi dan aktivitas bisnis untuk mengelola beban pajak secara efisien. Strategi ini dilakukan dengan tetap mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.
Bagi perusahaan, tax planning bukan sekadar upaya membayar pajak lebih rendah. Perencanaan pajak juga membantu mengelola arus kas, meningkatkan efisiensi bisnis, dan mengurangi risiko sengketa perpajakan. Ingin memahami strategi tax planning yang legal dan aman bagi perusahaan? Baca artikel ini selengkapnya untuk mengetahui strategi, manfaat, serta risiko yang perlu diperhatikan.
Tax Planning, Tax Avoidance, dan Tax Evasion: Mana yang Legal?
Ketiga istilah tersebut sering digunakan ketika membahas strategi perusahaan mengelola kewajiban perpajakan. Namun, masing-masing memiliki karakteristik dan konsekuensi hukum yang berbeda.
Tax planning merupakan perencanaan transaksi dan kegiatan usaha untuk memperoleh efisiensi pajak secara legal. Perusahaan dapat memilih struktur transaksi yang memberikan konsekuensi pajak paling efisien. Pilihan tersebut tetap harus memiliki dasar ekonomi dan dokumentasi yang memadai.
Tax avoidance berkaitan dengan upaya mengurangi beban pajak melalui pemanfaatan ketentuan atau celah dalam regulasi. Praktik ini dapat berada dalam area abu-abu apabila transaksi tidak memiliki substansi bisnis yang kuat.
Sementara itu, tax evasion merupakan tindakan ilegal untuk mengurangi atau menghilangkan kewajiban pajak. Contohnya termasuk menyembunyikan penghasilan, menggunakan dokumen fiktif, atau memberikan informasi yang tidak benar.
Dalam perusahaan, batas antara tax planning dan praktik agresif perlu diperhatikan secara serius. Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU KUP”) mengatur bahwa:
“Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.”
Pembukuan tersebut menjadi salah satu dasar untuk menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan perusahaan. Karena itu, setiap strategi pajak harus dapat ditelusuri melalui pencatatan dan dokumen yang memadai.
Baca Juga: Panduan Pajak Content Creator dan Influencer di Indonesia
Strategi Tax Planning yang Legal bagi Perusahaan
Tax planning yang baik dimulai dengan memahami seluruh kewajiban pajak perusahaan. Perusahaan perlu memetakan jenis pajak, transaksi, biaya, serta fasilitas pajak yang relevan.
Memanfaatkan Biaya yang Dapat Dikurangkan
Salah satu strategi legal adalah memastikan seluruh biaya usaha yang memenuhi persyaratan telah diperhitungkan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (“UU PPh”) mengatur pengurangan penghasilan bruto dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Biaya tersebut dapat mencakup pembelian bahan, gaji, bunga, sewa, royalti, perjalanan, administrasi, dan biaya tertentu lainnya. Perusahaan juga dapat memperhitungkan penyusutan dan amortisasi sesuai ketentuan perpajakan.
Namun, tidak semua pengeluaran otomatis menjadi pengurang penghasilan bruto. Perusahaan perlu memastikan hubungan biaya dengan kegiatan usaha serta memenuhi persyaratan administratifnya.
Memanfaatkan Insentif Pajak
Tax planning juga dapat dilakukan dengan mengidentifikasi fasilitas perpajakan yang tersedia. Salah satunya adalah fasilitas bagi penanaman modal pada bidang atau wilayah tertentu.
Pasal 31A UU PPh memberikan dasar pemberian fasilitas perpajakan untuk penanaman modal tertentu. Fasilitas tersebut dapat berupa pengurangan penghasilan neto, penyusutan dan amortisasi dipercepat, serta kompensasi kerugian tertentu.
Ketentuan tersebut kemudian diatur lebih lanjut melalui regulasi pelaksana. Salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-Daerah Tertentu (“PP 78/2019”).
Selain fasilitas investasi, perusahaan dapat mengevaluasi fasilitas lain berdasarkan karakteristik kegiatan usahanya. Contohnya dapat berkaitan dengan penelitian dan pengembangan atau pengembangan kompetensi sumber daya manusia.
Kuncinya adalah memastikan perusahaan memenuhi seluruh persyaratan sebelum mengklaim fasilitas tersebut. Pemanfaatan insentif pajak bukan penghindaran pajak apabila dilakukan sesuai ketentuan.
Baca Juga: Bisnis Digital Tetap Kena Pajak? Panduan Kepatuhan Pajak Startup Indonesia
Kapan Tax Planning Menjadi Terlalu Berisiko?
Tax planning dapat menjadi berisiko ketika orientasinya hanya mengejar pengurangan pajak. Risiko semakin tinggi apabila transaksi tidak memiliki substansi bisnis atau didukung dokumentasi yang lemah.
Praktik agresivitas pajak dapat memanfaatkan area abu-abu dalam peraturan perpajakan. Kondisi tersebut dapat meningkatkan risiko koreksi dan pemeriksaan oleh otoritas pajak.
Salah satu area yang perlu diperhatikan adalah transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa. Transaksi tersebut harus mempertimbangkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha.
Perusahaan juga perlu berhati-hati terhadap struktur transaksi yang tidak mencerminkan kegiatan bisnis sebenarnya. Substansi ekonomi menjadi penting ketika otoritas pajak menilai suatu transaksi.
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pemeriksaan berdasarkan indikasi ketidakpatuhan yang bersumber dari data konkret atau analisis risiko. Pemeriksaan tersebut bertujuan menguji kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Karena itu, tax planning sebaiknya disusun dengan pendekatan legal, terdokumentasi, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Checklist Tax Planning yang Aman bagi Perusahaan
Sebelum menerapkan strategi tax planning, perusahaan dapat melakukan beberapa langkah berikut:
- Identifikasi seluruh kewajiban pajak perusahaan.
- Petakan transaksi dan aktivitas yang memiliki konsekuensi pajak.
- Evaluasi biaya yang dapat menjadi pengurang penghasilan.
- Identifikasi fasilitas dan insentif pajak yang relevan.
- Pastikan transaksi memiliki substansi bisnis yang jelas.
- Dokumentasikan dasar ekonomi setiap transaksi.
- Pastikan transaksi pihak berelasi memenuhi prinsip kewajaran.
- Lakukan tax review secara berkala.
- Simpan dokumen pendukung sesuai ketentuan perpajakan.
Tax planning yang efektif bukan tentang mencari cara untuk menghindari pajak. Fokus utamanya adalah mengelola kewajiban pajak secara efisien dengan tetap menjaga kepatuhan.
Penutup
Strategi pajak yang legal dapat membantu perusahaan menjaga efisiensi sekaligus mengurangi risiko perpajakan. Namun, setiap strategi perlu disesuaikan dengan karakteristik bisnis dan ketentuan yang berlaku.
Perusahaan juga perlu mengantisipasi perubahan regulasi serta perkembangan kebijakan perpajakan. Pendekatan yang terlalu agresif justru dapat meningkatkan risiko koreksi, pemeriksaan, dan sengketa pajak.
Ingin memahami strategi tax planning yang tepat untuk perusahaan Anda? Pertimbangkan untuk konsultasi dengan profesional hukum dan pajak sebelum menerapkan strategi perpajakan.