Transplantasi Organ di Indonesia: Panduan Hukum bagi Rumah Sakit untuk Memastikan Kepatuhan Regulasi

Oleh karena itu, Indonesia menerapkan regulasi yang sangat ketat terhadap hukum transplantasi organ. Memahami ketentuan tersebut penting bagi rumah sakit, tenaga kesehatan, maupun masyarakat agar prosedur transplantasi dilakukan secara legal dan bertanggung jawab. Simak pembahasannya hingga akhir.

Mengapa Transplantasi Organ Diatur Secara Sangat Ketat?

Transplantasi organ merupakan tindakan medis yang berisiko tinggi dan hanya dapat dilakukan melalui mekanisme yang diatur negara. Regulasi ini bertujuan melindungi keselamatan donor, penerima organ, dan mencegah praktik perdagangan organ manusia.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”) menegaskan bahwa transplantasi organ hanya dapat dilakukan untuk tujuan kemanusiaan dan pelayanan kesehatan. Pasal 124 UU Kesehatan mengatur:

• Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh dilakukan untuk tujuan penyembuhan penyakit dan pemulihan Kesehatan dan hanya untuk tujuan kemanusiaan.
• Transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan pemindahan organ dan/ atau jaringan tubuh dari donor kepada resipien sesuai dengan kebutuhan medis.
• Organ dan/atau jaringan tubuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dikomersialkan atau diperjualbelikan dengan alasan apa pun.

Ketentuan tersebut diperinci melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”). Regulasi ini mengatur persyaratan donor hidup maupun donor meninggal, mekanisme persetujuan, pembentukan komite transplantasi, hingga tata kelola pelaksanaan transplantasi di fasilitas pelayanan kesehatan.

Pengaturan yang ketat juga sejalan dengan prinsip bioetika kedokteran. Donasi organ harus dilakukan secara sukarela tanpa tekanan maupun keuntungan ekonomi. Prinsip tersebut menjadi standar internasional untuk mencegah eksploitasi kelompok rentan.

Di Indonesia, pendekatan tersebut juga mempertimbangkan nilai agama dan moral masyarakat. Berbagai organisasi keagamaan pada dasarnya memperbolehkan transplantasi organ untuk tujuan menyelamatkan nyawa, sepanjang tidak diperjualbelikan dan memenuhi syarat syariat maupun etika.

Larangan Jual Beli Organ: Apa Konsekuensi Hukumnya?

Salah satu prinsip utama dalam hukum kesehatan Indonesia adalah larangan memperjualbelikan organ tubuh manusia. Organ bukan merupakan objek perdagangan karena berkaitan dengan martabat dan hak asasi manusia. Praktik penjualan organ merupakan tindak pidana berat yang diancam dengan sanksi tegas berdasarkan hukum positif di Indonesia.

Pasal 124 ayat (3) UU Kesehatan secara tegas melarang transplantasi organ yang diperjualbelikan atau dikomersialkan dalam bentuk apa pun.

Larangan tersebut diperkuat melalui Pasal 345 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) bahwa:

Setiap Orang yang dengan alasan apa pun memperjualbelikan organ atau jaringan tubuh manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI; atau darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori IV.

Ketentuan ini mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang memperdagangkan organ atau jaringan tubuh manusia untuk memperoleh keuntungan. Lebih lanjut, Pasal 346 KUHP mengatur mengenai:

Setiap Orang yang melakukan komersialisasi dalam pelaksanaan transplantasi organ tubuh manusia atau jaringan tubuh manusia atau transfusi darah manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V.

Praktik jual beli organ dapat melibatkan banyak pihak. Tidak hanya pelaku utama, tetapi juga perantara, pihak yang memfasilitasi, maupun pihak yang memperoleh keuntungan dari transaksi tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai perannya. Dalam hal ini, institusi kesehatan seperti rumah sakit juga wajib memperketat pengawasan agar terhindar dari sanksi administratif maupun pidana, sebagaimana diulas dalam pendampingan pengacara hukum medis.

Kasus perdagangan organ di berbagai negara menunjukkan bahwa korban umumnya berasal dari kelompok ekonomi rentan. Karena itu, regulasi Indonesia mengedepankan perlindungan terhadap donor sekaligus menjaga integritas sistem pelayanan kesehatan.

Bagi rumah sakit, kepatuhan rumah sakit terhadap ketentuan ini menjadi bagian dari tata kelola pelayanan kesehatan. Kegagalan melakukan verifikasi legalitas donor maupun proses transplantasi dapat menimbulkan konsekuensi hukum, administratif, dan reputasi institusi.

Baca juga: Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit atas Kebocoran Data Pasien

Apa yang Harus Dipenuhi oleh Rumah Sakit Sebelum Melakukan Transplantasi Organ?

Selain mengatur donor dan penerima organ, pemerintah juga menetapkan persyaratan ketat bagi rumah sakit penyelenggara transplantasi. Untuk memahami lebih mendalam mengenai mitigasi risiko hukum di fasilitas kesehatan, Anda dapat membaca panduan terkait kiat memahami sengketa medik di Indonesia.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (“Permenkes 38/2016”). Regulasi ini menetapkan bahwa tidak semua rumah sakit dapat menyelenggarakan transplantasi organ.

Rumah sakit harus memenuhi kewajiban rumah sakit terkait persyaratan fasilitas, sumber daya manusia, serta kesiapan pelayanan penunjang. Selain itu, harus tersedia dokter spesialis yang kompeten, tim transplantasi multidisiplin, serta sarana penanganan komplikasi pascaoperasi.

Permenkes juga mengatur mekanisme seleksi donor dan resipien secara transparan. Setiap tindakan transplantasi wajib didokumentasikan serta dilaporkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Persetujuan tindakan medis menjadi aspek yang tidak dapat diabaikan. Donor maupun penerima organ wajib memperoleh informasi lengkap mengenai manfaat, risiko, alternatif terapi, dan kemungkinan komplikasi sebelum memberikan persetujuan.

Rumah sakit juga harus memastikan bahwa donor memberikan persetujuan secara bebas tanpa tekanan dari pihak mana pun. Proses verifikasi identitas, hubungan hukum, dan kelayakan medis menjadi bagian penting dari mitigasi risiko hukum.

Kepatuhan terhadap regulasi tersebut tidak hanya melindungi pasien, tetapi juga memberikan kepastian hukum bagi tenaga kesehatan. Dengan tata kelola yang baik, transplantasi organ dapat dilaksanakan secara aman, etis, dan sesuai prinsip pelayanan kesehatan modern.

Penutup

Transplantasi organ merupakan layanan kesehatan yang memberikan harapan hidup bagi banyak pasien. Namun, prosedur tersebut hanya dapat dilakukan melalui mekanisme hukum yang ketat demi melindungi hak donor, penerima organ, dan masyarakat.

Bagi rumah sakit, kepatuhan terhadap aturan dalam hukum kesehatan, serta ketentuan pidana mengenai larangan perdagangan organ menjadi bagian penting dari manajemen risiko hukum. Dengan memastikan seluruh persyaratan dipenuhi, pelayanan transplantasi dapat berjalan secara profesional, etis, dan sesuai peraturan perundang-undangan.***

Daftar Hukum:

• Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“UU Kesehatan”). https://www.regulasip.id/regulasi/20955
• Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (“PP 28/2024”). https://peraturan.bpk.go.id/details/294077/pp-no-28-tahun-2024
• Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). https://www.regulasip.id/ebooks/20740-undang-undang-republik-indonesia-nomor-1-tahun-2023-tentang-kitab-undang-undang-hukum-pidana-e432d2fb
• Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Transplantasi Organ (“Permenkes 38/2016”). https://peraturan.bpk.go.id/Details/113086/permenkes-no-38-tahun-2016

Referensi:

• Hafendi, D., & Lie, G. (2024). Analisis Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Organ untuk Kepentingan Transplantasi Organ Ginjal. Jurnal Hukum Lex Generalis, 5(12). https://www.ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1425
• Nurrahmah, E. I., & Mangesti, Y. A. (2025). Pengaturan Transplantasi Organ yang Berkeadilan: Upaya Pencegahan Komersialisasi Organ Tubuh Manusia. Justness: Jurnal Hukum Politik dan Agama, 5(2). https://ejournal.stihzainulhasan.ac.id/index.php/justness/article/view/106