Apa yang membuat proyek energi terbarukan layak dibiayai dan menarik bagi investor dalam jangka panjang? Salah satu jawabannya terletak pada Power Purchase Agreement (PPA) atau Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBL).
PPA merupakan perjanjian jangka panjang antara pengembang pembangkit dan pembeli tenaga listrik. Bagi investor, PPA bukan sekadar kontrak penjualan listrik, tetapi instrumen yang menentukan kepastian pendapatan, pembagian risiko, dan perlindungan investasi. Tim kami yang berpraktik di bidang hukum energi baru dan terbarukan biasa mendampingi investor dan pengembang dalam menyusun serta menelaah PPA. Baca artikel ini lebih lanjut untuk memahami klausul PPA yang perlu diperhatikan sebelum investasi dilakukan.
Klausul Komersial dalam PPA: Mengapa Menjadi Penentu Kelayakan Investasi?
Dalam proyek energi terbarukan, klausul komersial menentukan bagaimana proyek menghasilkan pendapatan selama masa kontrak. Oleh karena itu, investor perlu menilai apakah struktur PPA mampu memberikan arus kas yang cukup stabil.
Beberapa klausul utama meliputi tarif listrik, volume atau kapasitas listrik, mekanisme pembayaran, jangka waktu kontrak, dan ketentuan take-or-pay. Klausul tersebut menentukan besarnya pendapatan proyek, sekaligus memengaruhi kemampuan proyek memenuhi kewajiban pembiayaan.
Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (“Perpres 112/2022”) mengatur harga pembelian listrik dari pembangkit energi terbarukan. Harga tersebut dapat berupa harga patokan tertinggi atau harga kesepakatan, tergantung jenis kesepakatannya. Untuk memahami kerangka perizinan dan pengembangan energi terbarukan secara menyeluruh, baca artikel kami tentang izin pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Dari perspektif hukum kontrak, PPA juga harus memenuhi syarat sah perjanjian. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) mensyaratkan kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Setelah sah, perjanjian tersebut mengikat para pihak seperti undang-undang. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdata.
Sementara itu, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”) menempatkan pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan sebagai bagian usaha penyediaan listrik.
Artinya, investor perlu memastikan klausul komersial tidak hanya menarik secara finansial. Klausul tersebut juga harus sesuai dengan kerangka hukum dan mekanisme penyediaan tenaga listrik.
Klausul Alokasi Risiko dalam PPA: Bagaimana Investor Melindungi Investasinya?
Proyek energi terbarukan memiliki risiko yang berbeda dengan proyek konvensional. Risiko dapat muncul sejak tahap konstruksi hingga pembangkit beroperasi dan menghasilkan listrik. Oleh sebab itu, PPA perlu menjawab satu pertanyaan penting: siapa yang menanggung risiko ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana?
Investor perlu memperhatikan klausul-klausul berikut ini:
| Klausul | Penjelasan |
|---|---|
| Force Majeure | Mengatur kondisi di luar kendali para pihak yang menghambat pelaksanaan PPA, seperti bencana alam, perang, atau gangguan besar lainnya. |
| Change in Law | Mengatur dampak perubahan peraturan atau kebijakan setelah PPA ditandatangani yang dapat memengaruhi biaya, kewajiban, atau kelayakan proyek. |
| Curtailment | Mengatur kondisi ketika pembangkit tidak dapat menyalurkan seluruh listrik yang tersedia ke jaringan karena pembatasan dari sistem atau pihak pembeli. |
| Commercial Operation Date (COD) | Menentukan tanggal ketika pembangkit dinyatakan siap beroperasi secara komersial serta konsekuensi apabila target COD terlambat tercapai. |
| Perubahan Regulasi | Mengatur mekanisme penyesuaian kontrak apabila perubahan kebijakan atau regulasi memengaruhi operasional maupun keekonomian proyek. |
| Payment Default | Mengatur konsekuensi apabila offtaker terlambat atau gagal memenuhi kewajiban pembayaran listrik sesuai PPA. |
| Termination | Menentukan kondisi yang memungkinkan PPA diakhiri lebih awal serta hak dan kewajiban para pihak setelah pemutusan kontrak. |
Klausul change in law menjadi penting karena proyek energi biasanya memiliki tenor panjang. Perubahan pajak, perizinan, standar teknis, atau kebijakan energi dapat memengaruhi biaya dan pendapatan proyek. Hal ini selaras dengan artikel kami mengenai peluang di balik regulasi energi terbaru di Indonesia.
Selain itu, risiko pihak pembeli juga diperhitungkan. PPA dengan tenor panjang membuat kemampuan finansial dan kredibilitas offtaker menjadi faktor penting dalam penilaian investasi.
Transnational Matters mencatat bahwa perubahan tarif atau kewajiban pembelian listrik dapat memengaruhi keseluruhan pembiayaan proyek. Hal ini karena lender mengandalkan arus pendapatan yang dijamin PPA.
Investor juga perlu memperhatikan termination clause. Klausul ini sebaiknya menjelaskan kondisi pemutusan kontrak dan kompensasi yang harus dibayarkan apabila kontrak berakhir lebih awal.
Dengan demikian, alokasi risiko tidak seharusnya sekadar membagi tanggung jawab. Klausul tersebut harus menjaga agar risiko ditempatkan kepada pihak yang paling mampu mengendalikan atau menguranginya.
Klausul Penyelesaian Sengketa dalam PPA: Mengapa Sangat Penting?
PPA dapat berlangsung selama belasan hingga puluhan tahun. Semakin panjang masa kontrak, semakin besar kemungkinan muncul perubahan kondisi bisnis, regulasi, atau interpretasi kontrak.
Maka, dispute resolution clause menjadi salah satu klausul penting bagi investor. Klausul ini menentukan forum, hukum yang berlaku, mekanisme penyelesaian, serta tempat penyelesaian sengketa.
Dalam kontrak energi lintas negara, arbitrase sering dipilih karena memberikan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan nasional. Transnational Matters juga mengidentifikasi klausul arbitrase sebagai salah satu klausul penting dalam PPA.
Mengacu pada hukum di Indonesia, Pasal 1338 KUHPerdata memberikan dasar bahwa kesepakatan para pihak mengikat sepanjang dibuat secara sah. Sementara itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”) menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa ketika para pihak telah terikat perjanjian arbitrase.
Oleh karena itu, klausul dispute resolution harus dirancang secara spesifik. Investor perlu memperhatikan pilihan arbitrase atau pengadilan, institusi arbitrase, jumlah arbiter, bahasa persidangan, governing law, hingga mekanisme pelaksanaan putusan. Untuk proyek lintas negara, pilihan hukum dan forum menjadi sangat menentukan, sebagaimana dibahas dalam artikel kami tentang choice of law dan choice of forum pada proyek energi bersih lintas negara.
Bagi investor asing, aspek tersebut kian penting ketika PPA melibatkan badan usaha milik negara atau proyek yang memiliki dimensi investasi lintas negara. Sengketa PPA bahkan dapat beririsan dengan perlindungan investasi berdasarkan instrumen hukum investasi internasional.
Penutup
Dalam proyek energi terbarukan, PPA merupakan bagian penting dari bankability proyek. Investor dan lender perlu melihat apakah kontrak tersebut mampu memberikan kepastian pendapatan sekaligus mengelola risiko selama masa proyek.
Karena itu, proses legal due diligence terhadap PPA perlu dilakukan sebelum investor mengambil keputusan. Klausul tarif, pembayaran, risiko, termination, change in law, hingga dispute resolution perlu dianalisis secara menyeluruh. Pemahaman atas struktur perjanjian jual beli listrik pada proyek energi bersih akan membantu investor menyusun strategi yang lebih matang.
PPA yang dirancang dengan baik dapat memperkuat kepastian hukum sekaligus meningkatkan kepercayaan investor. Sebaliknya, klausul yang tidak jelas dapat menjadi sumber risiko finansial dan sengketa di kemudian hari.
FAQ (Pertanyaan yang Sering Diajukan)
Apa itu Power Purchase Agreement (PPA)?
PPA adalah perjanjian jangka panjang antara pengembang pembangkit listrik dan pembeli tenaga listrik yang mengatur jual beli listrik, termasuk tarif, volume, jangka waktu, serta pembagian risiko antara para pihak.
Mengapa PPA penting bagi investor proyek energi terbarukan?
PPA menentukan kepastian pendapatan proyek selama masa kontrak, menjadi dasar bagi lender untuk menilai kelayakan pembiayaan, serta mengatur alokasi risiko antara pengembang dan offtaker.
Klausul apa saja yang paling penting dalam PPA?
Klausul penting meliputi tarif, volume/kapasitas, mekanisme pembayaran, take-or-pay, force majeure, change in law, curtailment, commercial operation date (COD), payment default, termination, dan penyelesaian sengketa.
Apa itu klausul take-or-pay dalam PPA?
Klausul take-or-pay mewajibkan pembeli membayar listrik yang telah dijanjikan meskipun tidak seluruhnya dipakai. Klausul ini memberikan kepastian pendapatan minimum bagi pengembang dan menjadi kunci bankability proyek.
Bagaimana pengaturan harga pembelian listrik dari pembangkit energi terbarukan?
Berdasarkan Perpres 112/2022, harga pembelian listrik dapat berupa harga patokan tertinggi atau harga kesepakatan, tergantung jenis kesepakatan antara pengembang dan pembeli listrik.
Apa itu klausul change in law dalam PPA?
Klausul change in law mengatur dampak perubahan peraturan atau kebijakan setelah PPA ditandatangani, misalnya perubahan pajak, perizinan, standar teknis, atau kebijakan energi, terhadap biaya dan kelayakan proyek.
Mengapa arbitrase sering dipilih untuk menyelesaikan sengketa PPA?
Arbitrase menawarkan penyelesaian sengketa di luar pengadilan nasional yang netral, terutama untuk kontrak lintas negara. Di Indonesia, Pasal 3 UU AAPS menegaskan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa apabila para pihak terikat perjanjian arbitrase.
Daftar Hukum
- Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik (“Perpres 112/2022”) — Link
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) — Link
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (“UU Ketenagalistrikan”) — read
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (“UU AAPS”) — Link
Referensi
- Davy Karkason. (2025). Power Purchase Agreement in Investment Law. Transnational Matters. — link
- Davy Karkason. (2025). Solar Power Investment: Your Legal Guide. Transnational Matters. — link
- Wahjosoedibjo, A. (2025). Penyelesaian Sengketa pada Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik melalui Arbitrase. BANI Arbitration and Law Journal, 2(1), 49-61. — link
- Purba, M. E., Kanthika, I. M., Judge, Z., Widarto, J., & Elawati, T. (2025). Kedudukan Hukum Klausul Take Or Pay dalam Perjanjian Jual Beli Gas Alam. Almufi Jurnal Sosial dan Humaniora, 2(2), 170-181. — link
- What Are the Most Important Clauses in a Green PPA?. (2024). Energy. — link