Perkembangan ekonomi digital telah mengubah content creator menjadi salah satu profesi yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Aktivitas seperti endorsement, afiliasi, monetisasi platform, hingga penjualan produk digital kini tidak lagi dipandang sebagai sekadar hobi, melainkan dapat dikategorikan sebagai kegiatan usaha yang memiliki konsekuensi hukum.
Seiring berlakunya KBLI 2025, muncul pertanyaan mengenai apakah content creator wajib memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), siapa saja yang termasuk pelaku usaha, serta apa risiko apabila aspek legalitas tersebut diabaikan.
Lalu, benarkah setiap content creator wajib memiliki NIB? Simak penjelasan hukumnya dalam artikel berikut.
Apakah Content Creator Termasuk Pelaku Usaha?
Pasal 1 angka 11 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”) mendefinisikan pelaku usaha sebagai setiap orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Definisi tersebut tidak membatasi bentuk usaha hanya pada sektor konvensional.
Seiring berkembangnya ekonomi digital, pemerintah juga memperbarui Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025 melalui Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“PerBPS 7/2025”). Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf J disebutkan bahwa aktivitas penerbitan, penyiaran, serta produksi dan distribusi konten yang berada dalam sektor ekonomi digital (termasuk content creator) menjadi bagian dari klasifikasi usaha yang diakui dalam sistem perizinan berbasis risiko.
Pemerintah menyatakan bahwa pembaruan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan model bisnis baru, termasuk artificial intelligence, content creation, dan aktivitas digital lainnya.
Seseorang yang hanya sesekali mengunggah konten tanpa tujuan komersial pada dasarnya belum tentu memenuhi karakteristik sebagai pelaku usaha. Sebaliknya, content creator yang secara konsisten memperoleh pendapatan melalui monetisasi platform, endorsement, sponsorship, afiliasi, penjualan produk digital, maupun bentuk kerja sama bisnis lainnya, memiliki karakteristik yang lebih dekat dengan kegiatan usaha.
Melansir dari laman DDTCNews, Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya menyebut bahwa content creator wajib memiliki NIB apabila penghasilannya telah melebihi batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP)
Dengan demikian, penentuan kewajiban memiliki NIB tidak semata-mata didasarkan pada profesi sebagai content creator. Yang menjadi pertimbangan adalah apakah aktivitas tersebut telah memenuhi unsur kegiatan usaha dan memerlukan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko yang diatur dalam sistem OSS.
Baca juga : PP 20/2026: Content Creator Resmi Masuk Kategori Pekerjaan Bebas
Mengapa NIB Penting bagi Content Creator?
Bagi content creator yang menjalankan kegiatan usaha, NIB bukan sekadar dokumen administratif. NIB merupakan identitas resmi pelaku usaha sekaligus pintu masuk terhadap berbagai layanan pemerintah.
Melalui NIB, pelaku usaha memperoleh kepastian hukum dalam menjalankan aktivitas bisnis. Legalitas tersebut juga meningkatkan kredibilitas ketika bekerja sama dengan perusahaan, agensi, maupun brand yang semakin banyak mensyaratkan dokumen legal usaha dalam proses kerja sama bisnis.
Pentingnya legalitas usaha juga diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 19/2026”) yang mulai berlaku pada 8 Juni 2026. Regulasi ini mengatur tata kelola perdagangan digital, termasuk aktivitas yang dilakukan melalui marketplace dan social commerce.
Selain itu, NIB memberikan akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah. Pelaku usaha dapat mengurus perizinan lanjutan, mengikuti program pembinaan UMKM, memperoleh akses pembiayaan, hingga memanfaatkan berbagai insentif yang tersedia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada praktiknya, legalitas juga menjadi bagian penting dari manajemen risiko bisnis. Seiring meningkatnya nilai kontrak endorsement dan kerja sama komersial, keberadaan NIB dapat memberikan kepastian identitas usaha ketika berhadapan dengan mitra bisnis maupun lembaga keuangan.
Baca juga : Revisi UU Hak Cipta 2026: Dampaknya bagi Kreator
Lalu, Apa Risiko Jika Content Creator Tidak Memiliki NIB?
Perlu ditegaskan kembali bahwa tidak semua content creator wajib memiliki NIB.
Namun, apabila aktivitasnya telah memenuhi karakteristik sebagai kegiatan usaha dan memerlukan perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku, mengabaikan aspek legalitas dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi.
Pertama, pelaku usaha berpotensi mengalami hambatan dalam menjalin kerja sama dengan perusahaan yang menerapkan standar kepatuhan (compliance). Banyak perusahaan kini melakukan proses due diligence terhadap mitra bisnis sebelum menandatangani kontrak kerja sama.
Kedua, pelaku usaha dapat mengalami kesulitan dalam memperoleh akses terhadap fasilitas pemerintah maupun pembiayaan usaha karena belum memiliki identitas usaha yang sah.
Ketiga, apabila suatu kegiatan usaha memang diwajibkan memiliki perizinan berusaha berdasarkan tingkat risikonya, ketidakpatuhan terhadap kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif sesuai mekanisme dalam rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Bentuk sanksinya dapat berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, denda administratif, hingga pencabutan perizinan sesuai ketentuan yang berlaku.
Karena itu, isu NIB bagi content creator sebaiknya tidak dipahami semata sebagai kewajiban administratif. Yang lebih penting adalah memastikan apakah model bisnis yang dijalankan telah masuk dalam kategori kegiatan usaha yang memerlukan legalitas berdasarkan regulasi.
Penutup
Tidak semua content creator wajib memiliki NIB. Namun, apabila aktivitas yang dijalankan telah memenuhi karakteristik sebagai kegiatan usaha dan memerlukan perizinan berusaha, memiliki legalitas sejak awal merupakan langkah penting untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung perkembangan bisnis.
Memastikan klasifikasi usaha serta pemenuhan perizinan yang sesuai dapat membantu meminimalkan risiko hukum di kemudian hari. Pendampingan hukum yang tepat juga dapat memastikan seluruh proses tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.***
Daftar Hukum:
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP 5/2021”).
- Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“PerBPS 7/2025”).
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (“Permendag 19/2026”).
Referensi:
- Muhammad Wildan. (2026). Kemenekraf: Tak Semua Kreator Konten Wajib Punya NIB. DDTCNews. (Diakses pada 6 Juli 2026 pukul 08.15 WIB).
- Nur Khansa Ranawati. (2026). Konten Kreator Wajib Punya NIB? Ini Penjelasan, Syarat dan Cara Membuatnya. Detik. (Diakses pada 6 Juli 2026 pukul 08.22 WIB).
- Kajamati, I., Hasnia, H., Matawang, I. A., Lahay, R. I., Musa, R. P., Turani, E., … & Mantu, M. A. (2025). Program Djp dalam Mengoptimalisasi Kepatuhan Wajib Pajak Content Creator di Era Ekonomi Digital. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(3), 4955-4964. (Diakses pada 6 Juli 2026 pukul 08.53 WIB).
About Author
