Semua pekerja dan pengusaha wajib melaporkan penghasilan yang mereka terima setiap tahun dengan mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh). Sistem pembayaran PPh bisa dari pemotongan gaji otomatis oleh perusahaan tempat bekerja atau menyerahkan kepada karyawan. Namun, tidak semua penghasilan harus membayar PPh atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, PTKP merupakan batasan penghasilan wajib pajak orang pribadi yang tidak dikenai pajak. Mereka adalah, karyawan/karyawati yang telah kawin, maka penghasilan tidak kena pajak sebesar penghasilan untuk orang pribadi dan yang belum kawin, maka PTKP sebesar untuk orang pribadi ditambah PTKP untuk anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda pada garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya.

Dasar hukum PTKP adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi.

Pasal 7 UU Pajak menyebutkan, penghasilan tidak kena pajak per tahun diberikan kepada pihak-pihak yang memenuhi beberapa ketentuan, di antaranya yang paling sedikit memiliki penghasilan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, penghasilan Rp54.000.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi

Kedua, penghasilan Rp4.500.000 tambahan untuk wajib pajak bagi pihak yang telah kawin

Ketiga, penghasilan Rp54.000.000 tambahan bagi seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami

Keempat, penghasilan Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda pada garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang pada setiap keluarga.

Berikut contoh penghitungan PTKP sebagaimana dikutip dari kemenkeu.go.id:

Tuan A bekerja pada PT. X, memiliki status menikah, dan tidak memiliki tanggungan. Selama tahun 2023, Tuan A memperoleh penghasilan sebagai berikut:

Bulan	Penghasilan Bruto (Rp)	Tarif Efektif Bulanan Kategori A	Pajak Penghasilan Pasal 21 (Rp)
Januari	30.080.000	13%	3.910.400
Februari	35.080.000	14%	4.911.200
Maret	30.080.000	13%	3.910.400
April	30.080.000	13%	3.910.400
Mei	35.080.000	14%	4.911.200
Juni	30.080.000	13%	3.910.400
Juli	50.080.000	18%	9.014.400
Agustus	30.080.000	13%	3.910.400
September	30.080.000	13%	3.910.400
Oktober	30.080.000	13%	3.910.400
November	30.080.000	13%	3.910.400
Desember	90.080.000
Jumlah	450.960.000		50.120.000

Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terutang pada bulan Desember 2023:

Penghasilan bruto setahun		Rp 450.960.000
1.	Biaya jabatan setahun 5% x Rp 450.960.000 (maksimal Rp6.000.000)	Rp 6.000.000
2.	Iuran pensiun 12 x Rp100.000	Rp 1.200.000
3.	Zakat 12 x Rp200.000	Rp 2.400.000 –
Penghasilan neto setahun		Rp 441.360.000

Penghasilan Tidak Kena Pajak setahun
1.	Untuk wajib pajak sendiri	Rp 54.000.000
2.	Tambahan untuk menikah	Rp 4.500.000

Penghasilan Kena pajak setahun

(Penghasilan neto setahun – penghasilan tidak kena pajak setahun)

Rp 382.860.000

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang setahun
1.	5% x Rp 60.000.000	Rp 3.000.000
2.	15% x Rp 190.000.000	Rp 28.500.000
3.	25% x Rp 132.860.000	Rp 33.215.000

Pajak penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong sampai dengan bulan November 2023	Rp 64.715.000
Pajak penghasilan Pasal 21 yang harus dipotong pada bulan Desember	Rp 50.120.000 –
Rp 14.595.000

Pada bulan Desember 2023, PT.X memotong pajak penghasilan Pasal 21 Tuan A sebesar Rp 14.595.000 dan memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 untuk Tahun Pajak 2023 kepada Tuan A maksimal akhir bulan berikutnya, yakni Januari 2024.

Pajak Penghasilan Pasal 21 yang telah dipotong oleh PT. X sejak Januari hingga Desember 2023 sebesar Rp 64.715.000 merupakan kredit pajak dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak 2023 bagi Tuan A.

Pemberlakuan PTKP bertujuan untuk meringankan beban masyarakat berpendapatan rendah. Selain itu, beban pajak bisa dialihkan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti pendidikan.

Baca Juga: Mengenal Pengadilan Pajak di Indonesia

Artikel tag “penghasilan”

All Posts for: penghasilan

Memahami Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Penghitungannya

Bingung Menghitung Penghasilan Kena Pajak? Ini Caranya