Perseroan Terbatas (PT) merupakan badan hukum yang memiliki modal dasar berupa saham. Dalam praktik bisnis, PT banyak dipilih karena memberikan struktur kepemilikan dan tanggung jawab yang lebih jelas bagi para pemegang saham.
Namun, mendirikan PT tidak berhenti pada pembuatan akta pendirian. Pelaku usaha juga perlu memastikan pengesahan badan hukum, Nomor Induk Berusaha (NIB), KBLI, serta perizinan sesuai tingkat risiko usahanya.
Lantas, bagaimana cara mendirikan PT di Indonesia pada 2026? Berikut syarat dan tahapan yang perlu dipahami calon pendiri.
Memahami Syarat Mendirikan PT di Indonesia
Untuk PT biasa, pendirian dilakukan oleh dua orang atau lebih melalui akta notaris berbahasa Indonesia. Setiap pendiri juga wajib mengambil bagian saham ketika PT didirikan.
Ketentuan tersebut menjadi dasar penting sebelum calon pendiri menentukan struktur kepemilikan perusahaan. Pengecualian berlaku untuk bentuk perseroan tertentu, termasuk Perseroan Perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK).
Selain pendiri, beberapa informasi penting harus dipersiapkan dalam akta pendirian. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) mengatur bahwa pendirian memuat anggaran dasar serta keterangan lain terkait pendirian perseroan.
Keterangan tersebut antara lain mencakup identitas pendiri, susunan Direksi dan Dewan Komisaris pertama, serta pemegang saham beserta jumlah dan nilai sahamnya.
Bagaimana dengan Modal PT?
Besaran modal PT pada prinsipnya ditentukan berdasarkan keputusan pendiri. Keputusan ini ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021).
Modal dasar tersebut wajib ditempatkan dan disetor penuh paling sedikit 25%. Bukti penyetorannya wajib disampaikan secara elektronik kepada Menteri dalam jangka waktu tertentu.
Namun, perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha tertentu dapat memiliki ketentuan modal minimum khusus. Karena itu, kebutuhan modal perlu diperiksa berdasarkan bidang usaha yang akan dijalankan.
Bagaimana Menentukan Nama dan Kegiatan Usaha?
Nama PT perlu dipersiapkan sebelum proses pendaftaran melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU). Notaris melakukan pemesanan nama dan memastikan nama tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
Pendiri juga perlu menentukan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha secara tepat. Pemilihan kegiatan usaha nantinya berkaitan dengan KBLI dan perizinan yang harus dipenuhi.
Memahami Prosedur Pendirian PT di Indonesia
Setelah persyaratan awal disiapkan, pendirian PT dilakukan melalui notaris dan sistem administrasi badan hukum.
Secara umum, prosesnya dapat dipahami melalui beberapa tahapan berikut:
Pertama, menentukan struktur PT. Pendiri menentukan nama perseroan, kedudukan, kegiatan usaha, modal, susunan pemegang saham, Direksi, dan Dewan Komisaris.
Kedua, membuat akta pendirian. Notaris menyusun akta pendirian dalam bahasa Indonesia berdasarkan data dan kesepakatan para pendiri.
Ketiga, mengajukan permohonan pengesahan badan hukum. Permohonan pendirian PT diajukan melalui notaris kepada Menteri melalui sistem Administrasi Badan Hukum.
Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum menjelaskan bahwa proses pendirian mencakup pemesanan nama, pengisian data PT, pratinjau, pengunggahan akta, hingga pencetakan keputusan oleh notaris.
Keempat, memperoleh SK pengesahan badan hukum. PT memperoleh status badan hukum sejak diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum.
Pada tahap ini, PT telah memiliki kedudukan sebagai subjek hukum yang terpisah dari pemegang sahamnya. Namun, status badan hukum belum otomatis berarti seluruh kegiatan usaha dapat langsung dijalankan.
Berapa Biaya Mendirikan PT?
Biaya pendirian PT dapat berbeda tergantung penyedia jasa, kompleksitas perusahaan, dan kebutuhan legalitas yang diperlukan. Oleh sebab itu, calon pendiri perlu memahami cakupan layanan sebelum memilih jasa pendirian PT.
Biaya layanan pendirian PT dapat menjadi salah satu pertimbangan sebelum memulai proses pendirian. Sebagai salah satu contoh, layanan pendirian PT pada salah satu konsultan tersedia mulai dari Rp4 juta, bergantung pada kebutuhan dan cakupan layanan yang dipilih.
Namun, biaya tersebut bukan merupakan standar harga yang berlaku untuk seluruh penyedia jasa. Biaya aktual dapat berbeda sesuai kebutuhan perusahaan dan layanan yang dipilih.
Setelah PT Berdiri, Apakah Langsung Bisa Beroperasi?
Mendirikan PT dan memperoleh status badan hukum merupakan satu tahap. Untuk menjalankan kegiatan usaha, perusahaan tetap perlu memenuhi ketentuan perizinan berusaha yang berlaku.
Pada 2026, penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025). Peraturan tersebut menggantikan PP 5/2021 dan mengatur perizinan melalui sistem OSS.
NIB menjadi identitas pelaku usaha yang diterbitkan melalui sistem OSS. Jenis perizinan berikutnya ditentukan berdasarkan tingkat risiko dan karakteristik kegiatan usaha.
Oleh karena itu, pemilihan KBLI tidak boleh dilakukan sekadar untuk melengkapi dokumen. KBLI 2025 telah tersedia dalam sistem OSS dan digunakan untuk mengklasifikasikan kegiatan usaha.
Pelaku usaha perlu memastikan kode KBLI sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan. Kesalahan pemilihan KBLI dapat berdampak pada kesesuaian perizinan dan kewajiban usaha.
Dalam sistem berbasis risiko, kebutuhan perizinan dapat berbeda berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Pelaku usaha tertentu dapat memerlukan pemenuhan persyaratan atau perizinan tambahan sebelum kegiatan dijalankan.
Dengan demikian, NIB tidak selalu berarti seluruh kewajiban perizinan telah selesai. Pelaku usaha perlu memeriksa persyaratan dasar, Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB UMKU), jika diwajibkan.
Penutup
Cara mendirikan PT di Indonesia pada 2026 perlu dipahami sebagai rangkaian proses yang saling berkaitan. Proses tersebut dimulai dari penentuan pendiri dan struktur perusahaan, penyusunan akta, pengesahan badan hukum, hingga pemenuhan perizinan usaha.
Kesalahan pada tahap awal dapat memengaruhi proses perizinan dan operasional perusahaan. Karena itu, pendirian PT sebaiknya tidak hanya berorientasi pada kecepatan, tetapi juga memastikan struktur dan legalitasnya sesuai dengan kebutuhan bisnis.
Ingin memahami lebih lanjut mengenai pendirian PT, legalitas usaha, dan kewajiban perizinan berbasis risiko? Baca artikel hukum lainnya dan konsultasikan kebutuhan legalitas bisnis Anda dengan profesional hukum terpercaya.
Informasi layanan terkait: layanan korporasi dan komersial, layanan perizinan dan kepatuhan, panduan pendirian PT Perorangan, dan PT atau CV sebelum memulai perusahaan.
Dasar Hukum
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT)
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria Untuk Usaha Mikro dan Kecil (PP 8/2021)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 28/2025)
Referensi
- Perseroan Terbatas. Administrasi Hukum Umum (AHU). (Diakses pada 18 Agustus 2026 pukul 09.10 WIB).
- Kirana. (2026). Prosedur Update NIB Berbasis Risiko di Tahun 2026. Kontrakhukum. (Diakses pada 18 Agustus 2026 pukul 09.54 WIB).
- Layanan Legalitas. SIP-R Consultant. (Diakses pada 18 Agustus 2026 pukul 10.17 WIB).
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Berapa jumlah pendiri minimal untuk mendirikan PT biasa?
Pendirian PT biasa mensyaratkan minimal dua orang pendiri yang mengambil bagian saham saat pendirian melalui akta notaris berbahasa Indonesia, sesuai ketentuan yang dibahas dalam artikel.
Apakah PT Perorangan bisa didirikan satu orang?
Ya, Perseroan Perorangan diperuntukkan bagi UMK dan dapat didirikan oleh satu orang dengan pernyataan pendirian, berbeda dari PT biasa yang mensyaratkan dua pendiri atau lebih.
Apakah setelah SK Pengesahan PT langsung bisa beroperasi?
Tidak otomatis. PT tetap wajib memenuhi perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSS sesuai PP 28/2025, termasuk NIB dan, jika diperlukan, PB UMKU berdasarkan tingkat risiko KBLI.
Memastikan struktur PT dan perizinan sesuai sejak awal membantu menghindari revisi anggaran dasar. Konsultasikan pendirian PT Anda dengan SIP Law Firm atau hubungi Respon Cepat WhatsApp.