Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna. Penerapannya tidak hanya berkaitan dengan penggunaan aplikasi, tetapi juga mencakup tata kelola, data, infrastruktur, keamanan, dan layanan digital.
Memasuki tahun 2026, arah transformasi digital pemerintah semakin menekankan keterpaduan sistem dan kualitas layanan. Salah satu perkembangan tersebut terlihat melalui lahirnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Permen PU 5/2026 SPBE) yang mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum.
Lantas, apa saja perubahan penting dan dampaknya terhadap tata kelola digital pemerintah di Indonesia?
Tata Kelola SPBE Semakin Terintegrasi
Aturan anyar Permen PU 5/2026 SPBE menempatkan tata kelola sebagai salah satu fondasi utama penerapan SPBE. Regulasi ini mengatur unsur komprehensif yang mencakup Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, rencana dan anggaran, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, keamanan, serta layanan SPBE sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3).
Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa transformasi digital tidak dapat dilakukan secara parsial. Pengembangan aplikasi perlu ditempatkan dalam arsitektur dan proses bisnis yang jelas agar tidak menciptakan sistem yang berjalan sendiri-sendiri.
Baca juga: Tantangan dan Prospek Hukum Administrasi Negara di Era Digital
Peta Rencana SPBE juga wajib memuat perencanaan tata kelola, manajemen, layanan, infrastruktur, aplikasi, keamanan, hingga Audit TIK. Peta tersebut ditetapkan untuk jangka waktu lima tahun sehingga pengembangan digital memiliki arah yang lebih terukur.
Dampaknya, unit kerja tidak lagi cukup mengembangkan teknologi berdasarkan kebutuhan jangka pendek. Setiap inisiatif digital perlu memperhatikan keterhubungan dengan arsitektur, data, aplikasi, infrastruktur, serta kebutuhan layanan secara keseluruhan.
Pendekatan ini sejalan dengan arah pemerintah digital nasional yang semakin menekankan keterpaduan layanan. Langkah ini selaras dengan perkembangan transformasi pelayanan publik di era digital, di mana Kementerian PANRB pada 2026 juga mulai menerapkan kerangka evaluasi kinerja Pemerintah Digital sebagai bagian dari perubahan pendekatan transformasi digital pemerintah.
Risiko, Keamanan Data, dan Audit TIK Menjadi Lebih Strategis
Digitalisasi pemerintahan juga memperbesar kebutuhan terhadap pengendalian risiko. Oleh karena itu, Permen PU 5/2026 SPBE memasukkan manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia, pengetahuan, perubahan, dan layanan sebagai bagian terintegrasi dari Manajemen SPBE.
Diatur dalam Pasal 33 ayat (1) hingga ayat (3) Permen PU 5/2026, manajemen risiko SPBE bertujuan menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko terhadap pencapaian tujuan. Prosesnya meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi risiko secara berkala.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa keamanan dan risiko digital tidak seharusnya ditempatkan hanya sebagai persoalan teknis. Keduanya menjadi bagian dari tata kelola organisasi yang membutuhkan pembagian tanggung jawab dan mekanisme pengawasan ketat.
Selain manajemen risiko, regulasi juga memperkuat fungsi Audit TIK. Audit tersebut mencakup audit infrastruktur, aplikasi, dan keamanan SPBE yang dapat dilakukan secara internal maupun eksternal:
- Audit TIK Internal: Dilaksanakan oleh unit pengawas internal secara berkala.
- Audit TIK Eksternal: Dilaksanakan setelah audit internal oleh lembaga pelaksana Audit TIK pemerintah atau lembaga terakreditasi, paling sedikit satu kali dalam dua tahun.
Bagi organisasi pemerintah, ketentuan ini meningkatkan kebutuhan terhadap dokumentasi, pengendalian internal, keamanan sistem, dan kesiapan menghadapi proses audit. Dengan demikian, keberhasilan transformasi digital tidak hanya diukur dari tersedianya teknologi, tetapi juga dari kemampuan organisasi mengelola risikonya.
Evaluasi SPBE Bergeser Menuju Pemerintah Digital Berbasis Kinerja
Perubahan penting pada 2026 juga terjadi pada cara pemerintah mengevaluasi transformasi digital. PermenPANRB Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (“PermenPANRB 8/2026”) resmi menggantikan PermenPANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
Regulasi tersebut hadir karena instrumen evaluasi sebelumnya mengalami transformasi menjadi Indeks Pemerintah Digital. Evaluasi dilakukan melalui tiga tahapan utama: penilaian mandiri, penilaian dokumen, dan penilaian interviu.
Perubahan ini menunjukkan pergeseran orientasi dari sekadar menilai penerapan sistem menuju penilaian terhadap kinerja nyata transformasi digital. Pemerintah digital diarahkan untuk melihat keterpaduan layanan, efektivitas implementasi, serta manfaat digitalisasi bagi masyarakat dan pengguna layanan.
Dalam hal ini, penerapan Permen PU 5/2026 SPBE menjadi sangat relevan karena telah membangun kerangka tata kelola internal yang mencakup pemantauan dan evaluasi SPBE untuk mengukur kematangan serta meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Kementerian PU.
Artinya, instansi pemerintah perlu mulai memandang indikator digital sebagai bagian dari kinerja organisasi. Sistem yang tersedia harus dapat mendukung proses bisnis, aman, terintegrasi, dan memberikan layanan yang memiliki dampak nyata. Hal ini dikonfirmasi dengan langkah Kementerian PANRB yang melakukan pendampingan penerapan kebijakan Pemerintah Digital kepada instansi pusat dan daerah sebagai persiapan evaluasi kinerja 2026.
Penutup
Implementasi Permen PU 5/2026 SPBE menunjukkan bahwa penerapan SPBE semakin diarahkan pada tata kelola yang terintegrasi, berbasis risiko, dan dapat dievaluasi secara terukur. Perubahan tersebut memperkuat kebutuhan pemerintah untuk mengelola teknologi sebagai bagian dari strategi organisasi, bukan sekadar instrumen administratif.
Bagi instansi pemerintah maupun pelaku sektor publik, hal ini menjadi momentum penting untuk mengevaluasi kembali arsitektur digital, keamanan data, manajemen risiko, kesiapan audit, hingga kualitas layanan publik digital.
Permen PU 5/2026 & SPBE
Permen PU No. 5 Tahun 2026 (Permen PU 5/2026) menetapkan standar baru tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum. Poin utama meliputi:
- Keterpaduan Sistem: Wajib menyelaraskan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE 5 tahunan agar tidak ada sistem aplikasi yang berjalan parsial.
- Manajemen Risiko & Audit TIK: Keamanan data dan aset TIK menjadi kunci tata kelola dan wajib diaudit (internal & eksternal) minimal 2 tahun sekali.
- Pergeseran Evaluasi (PermenPANRB 8/2026): Penilaian SPBE bergeser menjadi Indeks Pemerintah Digital yang berfokus pada kinerja, efektivitas, dan dampak nyata layanan publik.
Daftar Hukum:
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 5 Tahun 2026 tentang Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (“Permen PU 5/2026”).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2026 tentang Evaluasi Kinerja Pemerintah Digital (“PermenPANRB 8/2026”).