Perjanjian kerja sama adalah dokumen hukum yang mengikat dua pihak atau lebih untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Masalahnya, banyak perjanjian kerja sama yang dibuat dari template lama tanpa disesuaikan dengan karakteristik kerja sama yang sebenarnya, sehingga elemen-elemen penting justru hilang di tengah jalan. Tanpa perjanjian yang kuat secara hukum, hubungan bisnis rentan terhadap sengketa dan kerugian. Artikel ini membahas elemen-elemen wajib dalam perjanjian kerja sama agar sah dan benar-benar mengikat.
Apa Syarat Sah Perjanjian Kerja sama?
Sebagai jenis kontrak, perjanjian kerja sama tunduk pada syarat sah umum yang diatur Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum untuk membuat perjanjian, objek yang jelas, dan sebab yang halal. Keempat syarat ini bersifat kumulatif. Apabila salah satu tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atau bahkan batal demi hukum sejak awal, tergantung syarat mana yang dilanggar.
Baca juga: 10 Klausul Penting dalam Kontrak Bisnis yang Sering Terlewat
Apa Saja Elemen Wajib dalam Perjanjian Kerja sama?
Identitas Para Pihak. Cantumkan nama lengkap, alamat, kedudukan hukum, dan kewenangan bertindak masing-masing pihak. Untuk badan hukum, sertakan nama perusahaan, alamat, dan dasar penunjukan kuasa penandatangan, karena perjanjian yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang berpotensi dipermasalahkan keabsahannya di kemudian hari.
Latar Belakang (Recitals). Bagian ini menjelaskan maksud dan tujuan para pihak mengadakan perjanjian. Recitals sering dianggap basa-basi, padahal justru menjadi alat bantu interpretasi paling penting ketika muncul sengketa soal apa sebenarnya yang dimaksudkan para pihak saat menandatangani perjanjian.
Definisi dan Istilah. Cantumkan definisi istilah-istilah teknis yang digunakan dalam perjanjian untuk menghindari multitafsir, terutama jika perjanjian melibatkan istilah industri yang bisa dimaknai berbeda oleh masing-masing pihak.
Hak dan Kewajiban Para Pihak. Uraikan secara rinci hak dan kewajiban masing-masing pihak. Semakin detail rumusannya, semakin kecil ruang untuk saling menafsirkan berbeda saat pelaksanaan kerja sama berjalan.
Jangka Waktu. Tentukan kapan perjanjian mulai berlaku dan kapan berakhir, serta sertakan ketentuan perpanjangan apabila para pihak menghendaki keberlanjutan kerja sama.
Nilai dan Tata Cara Pembayaran. Cantumkan jumlah, mata uang, jadwal pembayaran, serta denda keterlambatan jika ada, karena ketentuan yang kabur soal ini sering menjadi pemicu sengketa paling umum dalam perjanjian kerja sama.
Penyelesaian Sengketa. Tentukan mekanisme penyelesaian sengketa, apakah melalui musyawarah, mediasi, arbitrase, atau pengadilan. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberikan kerangka hukum bagi penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan, melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sebelum sengketa dibawa ke jalur arbitrase maupun litigasi.
Keadaan Kahar (Force Majeure). Rumuskan peristiwa yang termasuk force majeure dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan perjanjian, karena tanpa rincian yang jelas, klaim force majeure mudah diperdebatkan saat benar-benar dibutuhkan.
Pilihan Hukum dan Domisili. Tentukan hukum yang mengatur perjanjian dan domisili hukum para pihak, terutama penting apabila salah satu pihak berdomisili di luar wilayah hukum yang sama.
Baca juga: Jasa Hukum: Panduan Lengkap Memilih Layanan Hukum Profesional di Indonesia
Tips Membuat Perjanjian Kerja sama yang Kuat
- Gunakan bahasa hukum yang jelas dan tidak ambigu.
- Hindari klausul yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Pastikan para pihak memahami seluruh isi perjanjian sebelum menandatangani.
- Libatkan notaris untuk perjanjian bernilai tinggi atau yang melibatkan hak atas tanah.
- Simpan perjanjian dalam bentuk salinan asli yang telah ditandatangani oleh para pihak.
Baca juga: Jasa Legal Review Kontrak: Perlindungan Hukum yang Wajib Dimiliki Setiap Bisnis
Penutup
Perjanjian kerja sama yang kuat secara hukum merupakan investasi jangka panjang bagi kelangsungan bisnis, bukan sekadar dokumen administratif yang dibuat di awal lalu disimpan begitu saja. Penyusunan yang cermat dan teliti akan mengurangi risiko sengketa dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak, terutama saat kerja sama menghadapi tantangan yang tidak terduga.
Aspek-aspek di atas pada praktiknya sering membutuhkan penyesuaian lebih lanjut sesuai jenis kerja sama, skala bisnis, dan risiko yang dihadapi masing-masing pihak. SIP Law Firm menangani penyusunan dan review perjanjian kerja sama melalui layanan Corporate and Commerce, serta pendampingan sengketa melalui Civil Litigation and Dispute Resolution, bagi perusahaan yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut.
Dasar Hukum
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Pasal 1320, 1335, 1338, dan 1449
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 6
Referensi
- 4 Syarat Sah Perjanjian dan Akibatnya Jika Tak Dipenuhi, Hukumonline
- Subekti, R. (2019). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Apakah perjanjian kerja sama harus dibuat di hadapan notaris? Tidak wajib, namun akta notaris memberikan kekuatan pembuktian sempurna. Untuk perjanjian bernilai tinggi atau yang melibatkan hak atas tanah, notaris sangat dianjurkan.
Apa yang dimaksud dengan wanprestasi dalam perjanjian kerja sama? Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban sebagaimana diperjanjikan. Pasal 1234 KUHPerdata mengatur bahwa wanprestasi dapat berupa tidak melakukan, terlambat melakukan, atau melakukan tetapi tidak sebagaimana mestinya.
Bagaimana cara mengakhiri perjanjian kerja sama sebelum jangka waktu berakhir? Perjanjian dapat diakhiri lebih awal melalui kesepakatan para pihak (termination by mutual agreement) atau karena pelanggaran kontrak yang material. Klausul termination dalam kontrak harus mengatur hak dan prosedur pengakhiran secara jelas.