Pelaporan Usaha Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya

May 3, 2021 | News

rumah susun ditanggung

Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-116/PJ/2021 Tahun 2021 tentang Tempat Pendaftaran Dan Pelaporan Usaha Bagi Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Madya pada 22 Maret 2021.

Terdapat 7 (tujuh) keputusan, yakni:

  1. Menetapkan Wajib Pajak sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini sebagai Wajib Pajak tertentu yang terdaftar dan dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Madya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
  2. Termasuk Wajib Pajak yang terdaftar pada Diktum PERTAMA adalah Cabang Wajib Pajak yang didirikan sebelum dan setelah Keputusan Direktur Jenderal ini berlaku dan berada di wilayah sebagaimana ditetapkan pada Lampiran huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-07/PJ/2020 tentang Tempat Pendaftaran Wajib Pajak dan Pelaku Usaha Melalui Sistem Elektronik dan/atau Tempat Pelaporan Usaha Pengusaha Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, dan Kantor Pelayanan Pajak Madya.
  3. Keputusan Direktur Jenderal ini sekaligus berfungsi sebagai surat keputusan mengenai pemusatan tempat Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah terutang.
  4. Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebelumnya yang menetapkan tentang tempat pelaporan usaha bagi Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Lama, dinyatakan dicabut sejak Saat Mulai Terdaftar (SMT) sebagaimana dalam Diktum KEENAM.
  5. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini, akan dilakukan perubahan dan/atau perbaikan sebagaimana mestinya oleh Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan atas nama Direktur Jenderal Pajak melalui penerbitan Keputusan Direktur Jenderal baru.
  6. Saat Mulai Terdaftar (SMT) dan melaporkan usaha bagi Wajib Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA ditetapkan sejak tanggal 3 Mei 2021.

Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.