24
Jan2022
jokowi Kebijakan Kelautan

40 RUU dalam Prolegnas 2022

Dewan Perwakilan Rakyar (DPR) resmi menyetujui 40 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam program legislasi nasional (prolegnas) prioritas tahun 2022 dalam rapat paripurna DPR, Selasa 7 Desember 2021.

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah menerima usulan sebanyak 86 RUU. Usulan tersebut berasal dari komisi, fraksi, anggota DPR dan masyarakat sebanyak 64 RUU. Lalu usulan dari pemerintah sebanyak 15 RUU dan usulan dari DPD RI sebanyak 7 RUU. Hasilnya disepakati sebanyak 40 RUU dengan rincian 26 RUU diusulkan DPR RI, 12 RUU diusulkan oleh pemerintah, dan 2 RUU diusulkan oleh DPD RI menjadi Prolegnas RUU prioritas tahun 2022.

Beberapa parameter dari 40 RUU yaitu pertama, RUU dalam tahap pembicaraan Tingkat I; kedua, RUU yang menunggu Surat Presiden (Surpres); ketiga, RUU yang telah selesai dilakukan harmonisasi, pembulatan, dan pemantapan konsepso di Baleg; dan keempat, RUU usulan baru yang memenuhi urgensi. Dari 40 RUU yang masuk ke dalam Prolegnas 2022, hanya ada enam RUU baru, selebihnya merupakan peluncuran dari Prolegnas Prioritas 2021.

Keenam RUU tersebut antara lain RUU tentang Bahan Kimia, RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota DPR RI, RUU tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara, dan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Adapun 40 RUU yang masuk dalam Prolegnas 2022 adalah sebagai berikut:

No

Judul RUU

Disiapkan oleh

1. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran DPR
2. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara DPR
3. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia DPR
4. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya DPR
5. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan DPR
6. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara DPR
7. RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan DPR
8. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana DPR
9. RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan DPR
10. RUU tentang Praktik Psikologi DPR
11. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional DPR
12. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) DPR
13. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran DPR
14. RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual DPR
15. RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol DPR
16. RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga DPR
17. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Papua Barat DPR
18. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado DPR
19. RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat DPR
20. RUU tentang Bahan Kimia DPR
21. RUU tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia DPR
22. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara DPR
23. RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan DPR
24. RUU tentang Masyarakat Hukum Adat DPR
25. RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama DPR
26. RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak DPR
27. RUU tentang Pelindungan Data Pribadi Pemerintah
29. RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pemerintah
30. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pemerintah
31. RUU tentang Hukum Acara Perdata Pemerintah
32. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pemerintah
33. RUU tentang Ibukota Negara Pemerintah
34. RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia Pemerintah
35. RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pusat dan Daerah Pemerintah
36. RUU tentang Wabah Pemerintah
37. RUU tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Pemerintah
38. RUU tentang Desain Industri Pemerintah
39. RUU tentang Daerah Kepulauan Pemerintah
40. RUU tentang Badan Usaha Milik Desa Pemerintah

 

Leave your comment

Please enter your name.
Please enter comment.

| Web by SSDC